“Negara jangan berdagang dengan rakyatnya, kalau negara memandang rakyatnya sebagai konsumen, itu rusak semua urusan itu tidak boleh”. Statement ini dilontarkan Anies Baswedan Beberapa waktu Lalu dalam acara “Anies Baswedan Bicara Kebudayaan : Tentang Kini dan nanti” di TIM, JakartaPusatPusat, pada tanggal 24 Agustus 2023.
Sudah menjadi kebiasaan Anies Baswedan melontarkan Gagasan yang mengesankan keberpihakannya kepada Rakyat, dan tentunya mengundang Pro Kontra Publik, bahkan berita yang dimuat detik.com tersebut di banjiri hampir 1000 komentar oleh Netizen, tentunya pihak yang kontra masih tetap akan beranggapan bahwa Anies Baswedan hanya pintar merangkai kata-kata tapi tak cakap dalam bekerja.
Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional yang semakin berkembang, konsep tentang apakah negara seharusnya berdagang dengan rakyatnya memang menjadi isu yang kompleks. Ada beberapa pandangan yang berpendapat bahwa negara seharusnya tidak terlibat dalam berdagang dengan rakyatnya. Meskipun ada argumen yang menguatkan pandangan ini, perlu dipertimbangkan pula implikasi dan manfaat dari pendekatan sebaliknya.
Pandangan yang mendukung bahwa negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya sering kali berakar pada keinginan untuk melindungi ekonomi domestik dan mencegah eksploitasi. Argumentasi utamanya adalah bahwa jika negara berdagang dengan rakyatnya, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Pengusaha besar atau perusahaan multinasional dapat memanfaatkan kelemahan ekonomi rakyat dan mengambil keuntungan yang tidak adil. Selain itu, perdagangan dengan rakyatnya juga bisa mengarah pada pemusatan kekayaan di tangan sedikit orang, meningkatkan kesenjangan ekonomi yang sudah ada.
Namun, pandangan ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Berdagang dengan rakyatnya bisa memberikan akses ke berbagai barang dan jasa yang tidak mungkin diproduksi secara efisien di dalam negeri. Larangan perdagangan semacam itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Selain itu, perdagangan internasional juga memungkinkan negara untuk menjalin hubungan diplomasi yang kuat dan memperluas jaringan internasional, yang pada gilirannya dapat membantu menjaga perdamaian dan stabilitas.
Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara perlindungan ekonomi rakyat dan manfaat perdagangan internasional. Sebagai alternatif, negara dapat mengadopsi kebijakan perdagangan yang bijaksana, yang melibatkan pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan domestik dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Juga penting untuk mengembangkan regulasi yang kuat untuk mencegah eksploitasi dan monopoli oleh pihak-pihak yang lebih kuat.
Pendekatan yang mengatakan bahwa negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya memiliki argumen yang kuat dalam melindungi rakyat dari eksploitasi dan ketidakadilan. Namun, melarang perdagangan sepenuhnya juga dapat menghambat kemajuan ekonomi dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk merumuskan kebijakan perdagangan yang seimbang, memprioritaskan kesejahteraan rakyat sambil tetap membuka pintu untuk manfaat perdagangan internasional, dan Sangat Penting pula bagi rakyat untuk memilih Pemimpin Negara yang mampu berpikir Holistik, yg mampu melihat gambaran besar dan memahami dampak keputusan pada berbagai aspek kehidupan.
Penulis : Amudi Manurung.
Penikmat Exopolitics.
