SMA Siger: Antara Narasi Kepedulian dan Realitas Pahit Akses Pendidikan
Sebuah institusi pendidikan di Bandar Lampung, SMA Siger, awalnya disambut dengan optimisme dan pujian. Sekolah ini digembar-gemborkan sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu, sebuah narasi indah yang mengesankan kepedulian mendalam terhadap akses pendidikan. Namun, penelusuran mendalam ke lapangan mengungkap gambaran yang jauh berbeda, jauh dari citra ideal yang ditampilkan.
Fakta yang terungkap justru getir. Meskipun dipasarkan sebagai sekolah untuk warga kurang mampu, kenyataannya para siswa dan orang tua dihadapkan pada berbagai pungutan. Seragam sekolah, yang seharusnya menjadi bagian dari fasilitas, ternyata harus dibeli sendiri oleh siswa. Begitu pula dengan buku modul, yang dibebankan kepada orang tua dengan biaya Rp 15.000 per buku. Pernyataan dari salah satu siswi yang ditemui di lokasi sekolah menegaskan, “Setiap buku modul harus beli satu bukunya 15 ribu.” Hal senada diungkapkan oleh salah seorang orang tua siswa, “Saat pendaftaran untuk seragam putih abu-abu beli sendiri.”
Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah SMA Siger ini adalah sekolah sosial yang tulus membantu, atau justru bisnis berkedok kepedulian?
Lebih mengerikan lagi, muncul kekhawatiran serius mengenai legalitas ijazah yang akan diterima oleh para siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Americo, dengan tegas menyatakan bahwa rekomendasi penerbitan izin operasional belum dapat diberikan. Penjelasan beliau, berdasarkan investigasi di lapangan oleh tim Disdikbud Provinsi Lampung, menyimpulkan bahwa SMA Siger belum dapat diberikan rekomendasi izin operasional karena persoalan administrasi dan legalitas yang belum sepenuhnya jelas.
Jika memang benar ada masalah dalam hal pendaftaran dan perizinan, ini bukanlah perkara kecil. Ini merupakan ancaman nyata terhadap masa depan ratusan siswa yang telah belajar bertahun-tahun di sekolah tersebut. Bayangkan, para siswa menghabiskan waktu dan tenaga untuk menimba ilmu, namun ijazah yang mereka terima kelak bisa jadi hanya selembar kertas tanpa nilai di mata negara.
Anggaran Ratusan Juta: Di Mana Realisasinya?
Terkait penggunaan anggaran, Ketua Yayasan Prakarsa Bunda SMA Siger, Dr. Khaidarmansyah, S.H., M.Pd., mengklaim bahwa dana sebesar Rp 350 juta telah dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, buku pelajaran, pencetakan laporan, hingga biaya personal seperti gaji kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.
Namun, pengakuan para siswa justru berbanding terbalik dengan klaim tersebut. Fasilitas yang seharusnya memadai untuk proses belajar mengajar ternyata minim. Para siswa menyatakan bahwa:
- Komputer tidak tersedia untuk mendukung pembelajaran.
- Kegiatan ekstrakurikuler sangat terbatas, tidak sesuai dengan harapan akan pengembangan diri siswa.
- Jam belajar dilaporkan tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pembelajaran.
- Pelajaran komputer tidak ada, dan untuk seragam batik serta olahraga, siswa masih menggunakan seragam bekas dari SMP mereka.
Dengan adanya perbedaan mencolok antara klaim penggunaan anggaran dan realitas di lapangan, publik berhak bertanya, kepada siapa seharusnya kita percaya? Dan ke mana saja anggaran besar yang telah dikucurkan itu mengalir?
Nama Wali Kota Eva Dwiana turut disebut-sebut terkait dengan pengucuran dana ratusan juta rupiah. Lebih jauh lagi, muncul wacana hibah miliaran rupiah dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dan APBD 2027. Pertanyaan tajam pun mengemuka: jika ratusan juta saja belum menunjukkan hasil yang jelas, bagaimana dengan puluhan miliar yang berpotensi cair?
Dugaan Konflik Kepentingan dan Kesenjangan Anggaran
Publik juga menyoroti posisi Eka Afriana, yang disebut sebagai pendiri sekaligus pembina yayasan SMA Siger. Kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan. Muncul pertanyaan mengenai apakah pendirian sekolah ini murni dilandasi oleh kepedulian, ataukah ada kepentingan yang lebih besar yang bermain di baliknya.
Ironisnya, di tengah sorotan terhadap SMA Siger, beredar pula informasi mengenai kepala sekolah SMP Negeri yang diduga menerima sumbangan dari wali murid untuk membayar guru honorer. Jika informasi ini benar, maka ini merupakan tamparan keras bagi sistem. Di satu sisi, anggaran besar diklaim mengalir ke SMA Siger, sementara di sisi lain, sekolah negeri yang jelas merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kota justru mengalami kekurangan dana. Situasi ini bukan sekadar janggal, melainkan memalukan.
Kota ini sedang menghadapi isu anggaran yang sensitif di mata masyarakat. Ketika satu yayasan swasta mendapatkan perhatian dan aliran dana yang besar, sementara kebutuhan mendasar di sektor pendidikan negeri masih banyak, wajar jika publik melontarkan pertanyaan dan kritik.
Transparansi, Tanggung Jawab, dan Masa Depan Anak Bangsa
Kritik yang muncul tidak boleh diredam dengan narasi bahwa ini hanyalah masalah kecil. Ini adalah isu besar yang menyangkut transparansi, tanggung jawab, dan yang terpenting, masa depan anak-anak.
Jika semua yang dilakukan oleh SMA Siger sudah bersih dan sesuai aturan, maka sudah seharusnya data dan rincian penggunaan anggaran dibuka kepada publik. Jika semua prosesnya jelas, tunjukkan bukti-buktinya. Jika semua legalitasnya sah, buktikan dengan dokumen yang ada. Masyarakat saat ini tidak mudah dibohongi dengan retorika kosong.
Tim investigasi menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai semua kebenaran terungkap. Membiarkan situasi ini berlarut-larut bukan hanya akan merusak reputasi pejabat terkait, tetapi yang lebih parah, akan menghancurkan masa depan siswa. Anak-anak yang seharusnya dilindungi dan diberi akses pendidikan yang layak, justru berpotensi dijadikan alat legitimasi proyek semata.
