Mengantisipasi Gejolak Energi Global: Fleksibilitas Kerja dan Arah Transisi Energi Nasional
Menghadapi tekanan harga dan risiko pasokan energi global yang kian meningkat, pemerintah Indonesia tengah menjajaki penerapan kebijakan kerja fleksibel, termasuk opsi satu hari bekerja dari rumah (WFH) per minggu. Langkah ini dinilai sebagai respons yang rasional dan strategis oleh Institute for Essential Services Reform (IESR). Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menahan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya di wilayah perkotaan, melalui pengurangan frekuensi perjalanan komuter. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan energi dan mengelola ekspektasi publik.
Meskipun demikian, IESR menekankan bahwa dampak kebijakan WFH terhadap konsumsi BBM nasional secara keseluruhan akan tetap terbatas. Hal ini dikarenakan konsumsi energi tidak hanya berasal dari sektor perkantoran, tetapi juga dari berbagai sektor lain seperti logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas non-perkantoran lainnya yang signifikan.
“WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM. Krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan, dan lebih tahan (resilient) terhadap impor serta energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ungkap Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, dalam sebuah pernyataan tertulis.
IESR secara prinsip mendukung penerapan WFH satu hari per minggu sebagai instrumen sementara yang efektif untuk menekan mobilitas komuter dan memberikan sinyal penghematan energi di tingkat nasional. Namun, penerapannya perlu dilakukan secara terukur, mempertimbangkan karakteristik sektor dan wilayah masing-masing, serta memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan publik esensial dan produktivitas ekonomi secara umum.
Protokol Penghematan Energi Jangka Pendek dan Pengawasan Ketat
Dalam jangka pendek, IESR mendorong pemerintah untuk segera menetapkan protokol penghematan energi nasional yang komprehensif. Protokol ini tidak hanya mencakup penerapan WFH, tetapi juga serangkaian langkah lain yang dapat diaplikasikan secara luas. Beberapa rekomendasi utamanya meliputi:
- Pembatasan Perjalanan Dinas Non-Prioritas: Mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak untuk menghemat konsumsi bahan bakar.
- Pengurangan Penggunaan Kendaraan Dinas: Menerapkan kebijakan yang membatasi penggunaan kendaraan operasional dinas untuk keperluan yang tidak esensial.
- Optimalisasi Pertemuan Daring: Mendorong penggunaan platform pertemuan virtual (online) sebagai alternatif pengganti pertemuan tatap muka, yang dapat mengurangi kebutuhan perjalanan dan konsumsi energi.
Selain itu, pengawasan terhadap stok dan distribusi BBM perlu diperketat secara signifikan. Prioritas utama harus diberikan kepada sektor-sektor esensial yang menopang kehidupan masyarakat dan roda perekonomian. Sektor-sektor yang dimaksud antara lain:
- Logistik pangan
- Sektor kesehatan
- Transportasi umum
- Sektor perikanan
- Layanan darurat
IESR juga menekankan pentingnya membangun komunikasi publik yang transparan dan efektif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kepanikan publik yang dapat berujung pada panic buying atau penimbunan BBM. Pemerintah juga didorong untuk menyiapkan dukungan yang memadai bagi pengembangan dan penggunaan transportasi umum. Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah pemberian diskon tarif, yang diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke moda transportasi publik.
Untuk periode 4 hingga 6 minggu ke depan, IESR merekomendasikan pembentukan sebuah command center energi lintas lembaga. Lembaga ini akan bertugas mengoordinasikan berbagai upaya penanganan krisis energi. Selain itu, diversifikasi pasokan energi perlu dipercepat, termasuk percepatan substitusi impor melalui pengembangan bahan bakar nabati (BBN). Penyusunan skenario pengendalian konsumsi BBM yang terukur juga menjadi krusial untuk mengelola permintaan secara efektif.
“Luncurkan paket efisiensi energi nasional untuk gedung pemerintah, kawasan industri, pusat komersial, dan rumah tangga melalui target penghematan yang sederhana dan terukur yang kemudian dapat menjadi basis program dan kebijakan jangka panjang,” jelas Fabby Tumiwa.
Menuju Sistem Energi Masa Depan yang Berkelanjutan
Dalam perspektif jangka panjang, IESR mendorong penguatan cadangan energi nasional untuk meningkatkan ketahanan pasokan. Percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di berbagai skala, menjadi prioritas utama. Pengembangan infrastruktur transportasi publik yang memadai dan peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor juga menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM.
“Kami mengajak pemerintah menjadikan kebijakan WFH satu hari per minggu sebagai bagian dari respons yang lebih komprehensif untuk menjaga pasokan energi, melindungi masyarakat, dan menahan dampak ekonomi dari gejolak energi global. Yang lebih penting, momentum ini perlu dipakai untuk mempercepat transisi energi nasional,” tandasnya.
Pemanfaatan momentum krisis energi global ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk melakukan akselerasi transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan mandiri. Kebijakan seperti WFH, jika diintegrasikan dalam strategi yang lebih luas, dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mencapai tujuan tersebut, sembari tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
