Krisis Energi Ukraina: Serangan Rusia Lumpuhkan Infrastruktur, Zelenskyy Soroti Dilema Senjata

Ukraina tengah menghadapi krisis energi yang parah di berbagai wilayahnya akibat rentetan serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh pasukan Rusia. Fasilitas-fasilitas energi menjadi sasaran utama, menyebabkan pemadaman listrik yang meluas dan melumpuhkan kehidupan sehari-hari warga. Ibu kota, Kyiv, yang merupakan kota metropolitan dengan jutaan penduduk, tidak luput dari serangan ini. Pada Sabtu (7/2/2026), fasilitas energi di Kyiv dilaporkan mengalami kerusakan signifikan, memicu kebutuhan mendesak akan pasokan listrik tambahan.

Dampak Serangan dan Respons Pemerintah

Menteri Energi Ukraina, Denys Shmyhal, pada Minggu (8/2/2026), menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya keras mencari solusi komprehensif, termasuk upaya peluncuran kapasitas pembangkitan energi tambahan untuk mengatasi defisit yang terjadi. Sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari 2022, Ukraina telah memberlakukan kebijakan pemadaman listrik bergilir di seluruh wilayahnya sebagai respons terhadap serangan yang terus menerus.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, berulang kali menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang lebih besar terhadap Rusia agar menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi negaranya. Menanggapi taktik Rusia yang menargetkan sektor energi, Zelenskyy menegaskan bahwa fasilitas energi Rusia dapat dianggap sebagai target yang sah. Namun, ia menyayangkan bahwa Ukraina saat ini belum memiliki kapasitas persenjataan yang memadai untuk membalas serangan Rusia dengan skala yang setara.

Dalam sebuah pidato di hadapan staf pengajar dan mahasiswa di Institut Penerbangan Kyiv pada Minggu, Zelenskyy menjelaskan logikanya. “Kita tidak perlu memilih – apakah kita menyerang target militer atau fasilitas energi. Dia (Rusia) menjual energi ini. Dia menjual minyak. Jadi, apakah itu fasilitas energi, atau target militer? Sejujurnya, itu sama saja. Dia menjual minyak, mengambil uangnya, menginvestasikannya dalam senjata. Dan dengan senjata-senjata itu, dia membunuh orang Ukraina,” ujar Zelenskyy.

Ia menambahkan bahwa jika Ukraina memiliki kemampuan yang cukup, mereka akan mampu membalas serangan terhadap fasilitas energi Rusia. “Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh warga Ukraina? Ada dua cara. Kita bisa membangun senjata untuk menyerang senjata mereka, atau kita menyerang sumber di mana uang mereka dihasilkan dan dilipatgandakan. Dan sumber itu adalah sektor energi mereka. Itulah yang sedang terjadi. Semua ini adalah target yang sah bagi kita,” jelasnya.

Presiden Ukraina ini juga menggarisbawahi bahwa tindakan Rusia yang menargetkan sektor energi bertujuan untuk menghancurkan masyarakat Ukraina. “Ini adalah tugas perang hibrida – memecah belah masyarakat dan melemahkannya, menghancurkannya. Jika Anda menghancurkan warga sipil, militer akan runtuh, setidaknya risikonya tinggi. Itulah yang dilakukan musuh,” tegas Zelenskyy.

Dilema Senjata Nuklir dan Warisan Soviet

Salah satu poin penting yang diangkat oleh Zelenskyy adalah keterbatasan sumber daya Ukraina dibandingkan dengan Rusia. Ia menjelaskan bahwa Ukraina tidak mampu membalas serangan dengan skala yang sama karena Rusia mewarisi kapasitas teknologi dan produksi yang sangat besar dari era Uni Soviet. “Jadi apa yang dilakukan Ukraina? Ketika mereka menyerang sistem energi kita, kita menyerang sistem mereka. Mereka tidak bisa hidup dengan listrik, dalam kenyamanan dan ketenangan, sementara kita kedinginan dan, terus terang, hanya mengalami kerugian. Mereka mendapat balasan. Apakah kita membalas dalam skala yang sama? Tidak, (karena) kita tidak memiliki sumber daya seperti yang mereka miliki,” terangnya.

Zelenskyy kemudian menyinggung keputusan Ukraina untuk menyerahkan persenjataan nuklirnya kepada Rusia pada periode 1994–1996, setelah bubarnya Uni Soviet. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari proses denuklirisasi negara tersebut. Ia menyayangkan keputusan tersebut, mengingat persenjataan nuklir itu bisa menjadi salah satu jaminan keamanan bagi Ukraina.

“Pengetahuan, teknologi, dan perusahaan yang mereka miliki merupakan perjalanan panjang yang telah ditempuh seluruh Uni Soviet, termasuk Ukraina dan Ukraina dalam segala keberagamannya. Ukraina patriotik dan ada banyak pengkhianat,” katanya, merujuk pada kompleksitas sejarah dan politik yang melingkupi era tersebut.

Ia melanjutkan, “Hal yang sama terjadi dengan teknologi yang diwariskan. Tidak hanya pesawat yang dipotong-potong, tetapi teknologi dan senjata juga diserahkan dan sebagainya. Kolchuga diberikan, semuanya dijual dan senjata nuklir diserahkan. Apakah kita mendukung perang nuklir? Tidak. Tetapi negara nuklir mana yang saat ini berada di bawah pendudukan? Tidak ada. Itulah intinya.”

Meskipun mengakui keterbatasan sumber daya yang diwarisi dari era Soviet, Zelenskyy menegaskan bahwa Ukraina harus terus berkembang dan mencari cara untuk bertahan. “Apakah kita harus membalas dengan cara yang sama? Kita harus. Tetapi apakah kita memiliki skala yang sama dengan Rusia? Tidak – mereka mewarisi semuanya dari zaman Soviet. Kita tidak memiliki itu, namun kita terus berkembang. Dan kita berkembang secara eksponensial,” tambah Zelenskyy, menunjukkan optimisme dan tekad negaranya.

Kronologi Serangan dan Konteks Perang

Sejak 14 Januari 2026, atas instruksi Presiden Zelenskyy, Ukraina telah memberlakukan keadaan darurat di sektor energi. Keputusan ini diambil untuk merespons serangan Rusia yang semakin intensif dan kondisi cuaca musim dingin yang memburuk.

Pada malam tanggal 7 Februari 2026, pasukan Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Serangan ini melibatkan penggunaan drone serang, rudal udara, darat, dan laut, yang dilaporkan menargetkan total 447 objek. Fasilitas energi dan infrastruktur penting di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, Rivne, dan Vinnytsia menjadi sasaran utama. Meskipun demikian, pasukan pertahanan udara Ukraina dilaporkan berhasil menetralisir 24 rudal dan 382 drone.

Konflik Rusia-Ukraina sendiri pecah pada 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan invasi militer besar-besaran. Invasi ini merupakan puncak dari ketegangan panjang yang berakar pada persaingan politik, keamanan, dan geopolitik di Eropa Timur sejak runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an. Ukraina yang semakin mempererat hubungan dengan Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta keinginan untuk bergabung dengan NATO, dipandang oleh Rusia sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan nasionalnya. Ketegangan ini memuncak pada tahun 2014 dengan aneksasi Krimea oleh Rusia dan pecahnya konflik bersenjata di wilayah Donbas, sebelum akhirnya meningkat menjadi invasi skala penuh pada tahun 2022. Perang ini terus berlanjut, memicu kecaman internasional, sanksi terhadap Rusia, serta dukungan militer dan finansial dari negara-negara Barat kepada Ukraina.