Tekan Kenaikan Harga Bahan Pokok, DPRD Dorong Pemkot Ajukan Permohonan ke Pusat

DPRD Kota Malang Mendorong Pemkot untuk Lakukan Lobi ke Pemerintah Pusat

Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global. Hal ini membuat Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mengurangi dampak kenaikan harga tersebut.

Menurut Bayu, kenaikan harga sembako saat ini tidak bisa diatasi hanya dengan upaya di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global, terutama fluktuasi harga minyak dunia, menjadi salah satu penyebab utama kenaikan harga komoditas. “Kalau kita lihat, kenaikan sembako ini efek dari minyak dunia. Hampir semua terdampak, termasuk pupuk dan bahan pendukung lainnya,” ujarnya.

Bayu memberikan contoh bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bahan pangan, tetapi juga pada komponen pendukung seperti plastik. Sebagai pemilik usaha katering, ia menyampaikan pengalamannya sendiri. “Plastik naik dua kali lipat, katering juga naik. Itu sudah terasa sejak sebulan terakhir,” katanya.

Ia menilai bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah daerah melalui operasi pasar hanya bersifat jangka pendek. Untuk solusi yang lebih efektif, diperlukan kebijakan fiskal di tingkat nasional. “Kalau hanya mengandalkan anggaran di daerah, itu hanya untuk menenangkan pasar. Kalau ingin lebih tajam, harus ada intervensi nasional,” jelasnya.

Bayu menegaskan bahwa Pemkot Malang tidak bisa menanggung beban tersebut sendirian karena kebijakan yang memengaruhi harga bersifat nasional bahkan internasional. “Pemkot tidak bisa sendiri, harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini bukan hanya masalah daerah,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Malang untuk membahas langkah mitigasi yang bisa dilakukan dalam menghadapi kenaikan harga tersebut. “Kami akan koordinasi dengan Pemkot untuk menentukan langkah mitigasi yang tepat,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga energi, yang dinilai turut membantu menahan laju kenaikan harga di dalam negeri. “Kami apresiasi pemerintah pusat yang bisa menahan harga minyak, di saat negara lain mengalami kenaikan signifikan,” katanya.

Bayu berharap kondisi geopolitik global dapat segera membaik, agar tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dapat berkurang. “Kita berharap situasi global lebih stabil agar harga-harga bisa kembali terkendali,” pungkasnya.

Tantangan Kenaikan Harga yang Mengancam Stabilitas Ekonomi Daerah

Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga pada berbagai sektor usaha. Bayu menyoroti bagaimana kenaikan harga plastik secara langsung memengaruhi bisnis katering miliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bahan pangan, tetapi juga pada komponen-komponen pendukung yang sangat penting dalam operasional bisnis.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga berdampak pada biaya produksi dan distribusi. Hal ini menyebabkan kenaikan harga berbagai produk yang akhirnya berujung pada beban tambahan bagi masyarakat. Dengan adanya dampak ini, perlu adanya kebijakan yang lebih strategis dan terkoordinasi antar pihak terkait.

• Dalam konteks ini, peran pemerintah pusat sangat penting. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah bisa menciptakan stabilitas harga yang lebih baik.
• Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar efektif.
• Perlu adanya peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait harga barang kebutuhan pokok.

Langkah Mitigasi yang Diperlukan

Untuk menghadapi kenaikan harga yang terus-menerus, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

• Peningkatan pengawasan terhadap pasar dan distribusi barang kebutuhan pokok.
• Penguatan sistem subsidi atau bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak.
• Pengembangan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan pro rakyat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.