Pembahasan mengenai usulan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diajukan oleh mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, memicu berbagai perdebatan. Tidak hanya terkait dengan kebijakan fiskal negara, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap perilaku masyarakat dan lingkungan.
Salah satu alasan utama yang disampaikan oleh Jusuf Kalla adalah untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, subsidi energi, khususnya BBM, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan defisit anggaran. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi sebagai langkah untuk mengurangi utang negara. “Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit dan utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” ujarnya.
Tingginya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel memberikan tekanan signifikan terhadap APBN Indonesia. Dalam situasi ini, banyak negara memilih untuk melakukan penghematan energi guna mengantisipasi potensi krisis dalam negeri. Jusuf Kalla menegaskan bahwa jika pemerintah tetap mempertahankan subsidi di tengah kenaikan harga global, maka akan terjadi peningkatan utang yang justru lebih berisiko dalam jangka panjang.
Menurut JK, kenaikan utang lebih berbahaya dibandingkan dengan kenaikan harga BBM. Pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa kebijakan kenaikan harga BBM berpotensi memicu penolakan publik pada tahap awal. Namun, ia percaya bahwa respons masyarakat sangat bergantung pada cara pemerintah menyampaikan kebijakan tersebut.
“Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima,” tambahnya. Ia juga mencontohkan pengalaman dari tahun 2005 dan 2014, di mana tidak ada demo karena kebijakan disampaikan dengan baik. “Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar,” jelasnya.
Selain aspek fiskal, Jusuf Kalla juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga akan mendorong efisiensi penggunaan energi, termasuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Ia juga menyentil kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang dinilai kurang efektif jika tidak diikuti dengan pengendalian penggunaan energi.
Menurut JK, masyarakat tetap cenderung beraktivitas di luar rumah meskipun diberlakukan WFH. “Anda tinggal di rumah 3 hari. Kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga. Mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya,” ujarnya. Ia melanjutkan, “Jika harga naik, itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam.”
“Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekend ya,” imbuh JK.
