Penelitian: MBG Dianggap Lebih Menguntungkan Elit daripada Rakyat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dari Janji Kebijakan ke Praktik yang Tidak Menyentuh Penerima

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji kampanye terbesar dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memberikan makanan bergizi setiap hari kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia. Namun, meskipun anggaran MBG telah meningkat drastis dari Rp171 triliun di 2025 menjadi Rp335 triliun di APBN 2026—menjadikannya salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia—hasil survei nasional yang dilakukan oleh Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 menunjukkan bahwa program ini justru gagal mencapai sasaran utamanya.

Dari 1.168 responden, sebanyak 80,4% di antaranya merupakan penerima atau keluarga penerima langsung program. Hanya 6,5% yang menyebutkan bahwa anak-anak adalah pihak yang paling diuntungkan. Sementara itu, 44,5% responden menunjuk elite dan pejabat politik, sedangkan 44% menunjuk pengelola dan mitra dapur SPPG sebagai pihak yang mendapatkan manfaat. Sebesar 88,5% responden menilai bahwa manfaat MBG mengalir ke atas, bukan ke bawah. Artinya, program ini tidak hanya gagal menyalurkan manfaat ke penerima, tetapi juga lebih banyak dinikmati oleh elite politik dan pengelola daripada masyarakat sasaran.

Bagaimana Elite “Membajak” MBG?

Masalah dalam pelaksanaan MBG sering kali dijelaskan sebagai persoalan teknis, seperti distribusi logistik, koordinasi antarlembaga, dan kapasitas pelaksana di lapangan. Namun, penjelasan semacam ini terlalu menyederhanakan masalah. Yang terjadi bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan gejala yang lebih dalam: bagaimana program publik dapat “dibajak” oleh kelompok elite.

Dalam studi kebijakan publik, fenomena ini dikenal sebagai elite capture, yaitu ketika kelompok yang memiliki kekuasaan atau akses justru menguasai manfaat dari program yang dirancang untuk masyarakat rentan. Kondisi ini muncul ketika akses terhadap sumber daya publik ditentukan oleh jaringan relasi, bukan kebutuhan objektif. Dalam situasi seperti ini, program sosial tidak lagi bekerja sebagai instrumen redistribusi, tetapi berubah menjadi arena bagi-bagi keuntungan bagi mereka yang sudah memiliki posisi strategis.

Gejala ini tampak dalam implementasi MBG. Kontrak SPPG berbasis jaringan, minim transparansi, dan pengawasan dalam lingkaran kepentingan yang sama, membuka ruang bagi aktor tertentu mengambil keuntungan sebelum manfaat program sampai ke penerima. Dalam ekonomi politik, praktik semacam ini dikenal sebagai rent-seeking, yakni upaya memperoleh keuntungan ekonomi melalui akses politik atau kroni, bukan melalui peningkatan produktivitas.

Elite Menikmati Program untuk Rakyat Miskin

Dalam konteks kebijakan sosial, salah satu persoalannya bukan hanya apakah program itu ada, tetapi apakah manfaatnya benar-benar sampai ke kelompok yang dituju. Dalam konteks MBG, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah program ini ada, melainkan apakah ia bekerja sesuai dengan tujuan awalnya. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara sasaran normatif program dan distribusi manfaat di lapangan.

Alih-alih mengikuti prinsip kebutuhan, distribusi manfaat dalam praktik cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor nonteknis—seperti posisi sosial, kedekatan dengan pelaksana, serta kemampuan mengakses dan memahami mekanisme program. Dalam kondisi seperti ini, ketimpangan tidak muncul sebagai penyimpangan insidental, tetapi sebagai konsekuensi dari cara sistem itu sendiri beroperasi. Akibatnya, sejak tahap implementasi, manfaat program tidak terdistribusi secara merata dan cenderung menjauh dari kelompok yang seharusnya menjadi prioritas.

Partisipasi Semu dan Kehilangan Kepercayaan Publik

Dalam demokrasi, kebijakan publik dinilai dari hasil dan keterlibatan warga, tapi faktanya, MBG merupakan wujud kebijakan top-down dengan partisipasi kelompok sasaran yang sangat minim. Akibatnya, kebijakan MBG menimbulkan banyak masalah.

Dampaknya terlihat pada kepercayaan publik: hanya sekitar 20% responden mendukung kelanjutan MBG. Sementara mayoritas menilai program ini bermasalah—87% melihatnya rawan korupsi, 79% meragukan kualitas makanan, 76% anggaran, sehingga 80% tidak mendukung keberlanjutannya.

Menariknya, runtuhnya kepercayaan ini tidak berujung pada apatisme: sekitar 97,8% responden ingin bertindak melalui kritik di media sosial (29,4%), kanal pengaduan resmi (27,9%), dan aksi kolektif seperti petisi atau advokasi (31,1%). Ini menandakan ketidakpuasan telah menjadi kesadaran kolektif yang terorganisir.

Peningkatan Anggaran Memperluas Risiko Penyimpangan

Peningkatan anggaran tanpa reformasi struktural dalam program MBG, terutama pada model SPPG, berisiko memperbesar masalah dan memperluas ruang praktik ekstraksi serta penyimpangan. Pengalaman program sosial menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Tanpa keberpihakan pada kelompok rentan dan akuntabilitas kuat, program publik bisa berubah menjadi instrumen akumulasi elite.

Pada akhirnya, masa depan MBG bergantung pada kejelasan keberpihakan—apakah program ini sungguh ditujukan bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, atau justru untuk mengenyangkan penguasa dan kroninya.