Tangani sampah, DLH DKI tingkatkan pemilahan dari sumber

Pemprov DKI Jakarta Ajak Masyarakat Aktif Tangani Masalah Sampah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi persoalan sampah di Ibu Kota. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat “Gerakan Pengurangan dan Pilah Sampah dari Sumber” sebagai langkah mendasar menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Gerakan ini juga sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mendorong peran aktif jajaran wilayah mulai dari wali kota, camat, hingga lurah sebagai penggerak utama di masyarakat.

Pemilahan Sampah dari Rumah Tangga Jadi Kunci Utama

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan, penanganan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pengangkutan dan penimbunan. Menurut dia, perubahan harus dimulai dari sumber utama, yakni rumah tangga.

“Pemilahan sampah dari sumber harus dilakukan secara konsisten dan masif agar benar-benar berdampak pada pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang,” ujar dia dikutip dari siaran pers, Sabtu (4/4/2026).

Dia juga menekankan pentingnya membiasakan pemilahan sejak dari rumah, seperti memisahkan sisa makanan, plastik, dan jenis sampah lainnya agar tidak tercampur dalam satu wadah.

DLH Dorong Penguatan Pengelolaan Berbasis Masyarakat

DLH juga mendorong pengaktifan kembali berbagai sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti Bidang Pengelola Sampah (BPS) di tingkat RW. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas pengelolaan sampah di lingkungan warga.

Selain itu, pengolahan sampah organik melalui biokonversi maggot Black Soldier Fly (BSF) terus digencarkan. Metode ini dinilai efektif untuk mengurangi sampah sisa makanan yang mendominasi timbulan sampah rumah tangga.

“Di sisi lain, penguatan bank sampah tetap menjadi salah satu fokus. Selain membantu mengurangi sampah, keberadaan bank sampah juga memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” kata Asep.

Dia mengatakan, keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada koordinasi antarwilayah, mulai dari pemerintah kota, kecamatan, hingga kelurahan dalam menggerakkan partisipasi warga.

Sektor Usaha Wajib Kelola Sampah Secara Mandiri

Tak hanya masyarakat, DLH juga mendorong sektor hotel, restoran, dan kafe (HORECA) untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan.

Asep menegaskan, setiap pelaku usaha wajib mengelola sampahnya secara mandiri dan bertanggung jawab.

“Ini bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Terutama untuk sampah sisa makanan, yang seharusnya bisa diolah menjadi kompos atau melalui biokonversi seperti maggot BSF sehingga tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan akhir,” kata dia.

Dalam praktiknya, pelaku usaha didorong untuk menyediakan empat jenis wadah sampah, yaitu sampah mudah terurai, material daur ulang, residu, serta sampah B3 rumah tangga.

Lebih lanjut, Asep menekankan pentingnya perubahan cara pandang, khususnya di sektor komersial yang memiliki kapasitas lebih besar dalam mengelola sampah.

“Kami ingin pelaku usaha melihat pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban administratif,” kata dia.

Ke depan, penguatan pemilahan dari sumber ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fasilitas pengolahan seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

DLH pun mengajak seluruh pihak, termasuk sektor HORECA, untuk konsisten menjalankan pengelolaan sampah mandiri.

“Pengelolaan sampah yang baik hanya bisa terwujud melalui kerja sama. Kami mengajak sektor HORECA untuk menjadi bagian dari solusi, dengan memulai langkah nyata dari tempat usahanya masing-masing,” ucap Asep.