Serangan terhadap Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan
Pada 3 April 2026, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dilaporkan mengalami luka-luka akibat ledakan di El Addaiseh, Lebanon Selatan. Insiden ini menjadi serangan ketiga dalam sepekan terhadap pasukan UNIFIL, yang menunjukkan meningkatnya risiko keamanan di wilayah operasi tersebut.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan mengenai insiden tersebut pada malam hari setelah kejadian berlangsung. Ia menjelaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. “Yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian, dalam hal ini UNIFIL,” tegas Sugiono saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026).
Serangan-serangan ini memiliki pola yang serupa dengan dua insiden sebelumnya yang juga menyasar pasukan penjaga perdamaian. Sebelumnya, tiga prajurit TNI gugur dalam dua insiden terpisah di Adchit Al Qusayr dan Bani Hayyan, Lebanon Selatan. Pada 29 Maret 2026, Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon gugur setelah terjadi serangan di posisi UNIFIL di Adchit Al Qusayr. Sehari kemudian, pada 30 Maret 2026, Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan gugur akibat ledakan bom pinggir jalan di dekat Bani Hayyan yang menghancurkan kendaraan mereka.
Pemerintah Indonesia Menyampaikan Kecaman Keras
Menanggapi kejadian tersebut, pemerintah Indonesia secara tegas menyampaikan kecaman keras. Sugiono menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Ia juga menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para prajurit yang bertugas di bawah mandat PBB.
“Harus ada satu guarantee keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian, they are peacekeeping not peacemaking.” Istilah peacekeeping merujuk pada tugas menjaga stabilitas dan mencegah konflik, sedangkan peacemaking adalah upaya aktif untuk menciptakan perdamaian melalui intervensi, termasuk militer. Sugiono menjelaskan bahwa pasukan UNIFIL tidak dibekali kemampuan untuk melakukan peacemaking. “Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk peacemaking. Jadi perlengkapannya dan latihannya untuk menjaga perdamaian,” lanjutnya.
Desakan Indonesia kepada PBB dan Dewan Keamanan
Seiring dengan meningkatnya intensitas serangan, pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik dengan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar rapat luar biasa. Sugiono mengungkapkan bahwa permintaan tersebut telah diajukan sejak insiden pertama terjadi. Bahkan, Prancis sebagai pen holder atau negara yang bertanggung jawab atas isu Lebanon di Dewan Keamanan, telah menyetujui pelaksanaan rapat tersebut.
“Kemudian juga Pemerintah Republik Indonesia lewat perwakilan tetap kita di New York, satu hari setelah insiden yang pertama meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan rapat dan pada waktu itu Prancis selaku pen holder urusan Lebanon di Dewan Keamanan itu menyetujui untuk menyelenggarakan rapat luar biasa Dewan Keamanan,” jelas Sugiono.
Indonesia juga menuntut agar investigasi dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan komprehensif guna mengungkap kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab. “Untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan,” tegasnya.
Selain itu, Indonesia meminta adanya pertemuan antarnegara kontributor pasukan UNIFIL untuk mengevaluasi sistem keamanan dan memperkuat perlindungan terhadap personel di lapangan.
Duka Mendalam dan Respons Pemerintah
Di tengah situasi duka, pemerintah Indonesia juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya para prajurit. Sugiono berharap para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. “Ungkapan duka cita kita yang sedalam-dalamnya, semoga arwah yang gugur diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada para prajurit yang gugur. Momentum haru terjadi saat Presiden bertemu langsung dengan keluarga korban di Gedung VIP Lounge Bandara Soekarno-Hatta. Dalam suasana penuh duka, Presiden menyampaikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia menyalami satu per satu anggota keluarga dan memberikan penghormatan di hadapan peti jenazah.
Kehadiran Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian
Peristiwa ini menjadi sorotan serius bagi pemerintah Indonesia dalam mengevaluasi keselamatan prajurit yang bertugas di luar negeri. Sugiono menegaskan bahwa penempatan pasukan TNI dalam misi perdamaian merupakan mandat langsung dari PBB, sehingga tanggung jawab perlindungan juga harus menjadi prioritas internasional.
“Oleh karena itu kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di mana pun berada khususnya di UNIFIL ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keselamatan para prajurit harus menjadi perhatian utama, mengingat mereka menjalankan tugas kemanusiaan untuk menjaga stabilitas dunia.
