Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Diperiksa oleh Kejari
Pada hari Selasa, 7 April 2026, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Andi, tiba di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang menggunakan kendaraan roda empat Toyota Inova. Ia datang untuk memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas yang terjadi pada tahun 2024 hingga 2025.
Andi, yang menjabat sebagai anggota DPRD periode 2024-2029, tiba di lokasi sekitar pukul 10.03 WIB. Setelah tiba di lobi depan, ia langsung menuju meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melaporkan diri kepada petugas dan menitipkan handphone ke dalam lemari.
Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 10.04 pagi, Andi didampingi oleh pihak kejaksaan menuju lantai atas gedung Kejari Pangkalpinang. Saat dihampiri oleh awak media, ia tampak diam dan tidak memberikan komentar apa pun.
“Bang, ape kabar?” tanya seorang jurnalis.
Andi sempat menoleh ke arah awak media, tetapi tidak merespons dan langsung bergegas menuju lantai atas. Tidak ada respons dari pihaknya terhadap pertanyaan tersebut.
Pemanggilan Anggota DPRD Lainnya
Hari ini, Kejari Pangkalpinang tidak hanya memanggil Andi, tetapi juga mengundang anggota DPRD lainnya. Salah satunya adalah Feri Sardani dari Partai Golkar, yang lebih dahulu tiba menggunakan kendaraan roda empat Nisan Levina.
Sampai pukul 10.20 WIB, kedua anggota DPRD tersebut masih berada di dalam gedung Kejari Pangkalpinang. Tidak ada informasi resmi yang diberikan oleh pihak kejaksaan mengenai proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Proses Pemeriksaan Berlangsung Secara Rahasia
Pemeriksaan terhadap anggota DPRD dilakukan secara rahasia dan tidak ada pengumuman resmi dari pihak Kejari Pangkalpinang mengenai alasan pemanggilan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kasus yang sedang ditangani memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah. Penyimpangan anggaran perjalanan dinas dapat berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Tanggapan Masyarakat
Masyarakat setempat mulai menyampaikan pendapat mereka terkait kasus ini. Beberapa warga mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan uang rakyat yang digunakan untuk keperluan pribadi atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan penyimpangan yang dilaporkan. Masyarakat berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil.
Tindak Lanjut Kasus
Dalam waktu dekat, pihak Kejari Pangkalpinang diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil pemeriksaan terhadap anggota DPRD tersebut. Masyarakat dan media akan terus memantau perkembangan kasus ini.
Selain itu, masyarakat juga berharap agar kasus ini dapat menjadi contoh bagi para pejabat daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan.
