LKPJ 2025 Dianalisis, DPRD Jateng Bentuk Pansus Kritik Kinerja Gubernur

DPRD Jawa Tengah Bentuk Pansus untuk Evaluasi LKPJ Gubernur 2025

DPRD Jawa Tengah telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk meninjau dan mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Pansus ini akan memeriksa pelaksanaan berbagai program pemerintah provinsi selama setahun terakhir. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyampaikan bahwa Pansus segera bergerak setelah dibentuk. Ia mengumumkan bahwa Tugiman ditunjuk sebagai ketua Pansus, sedangkan I Putu Dody menjadi wakil ketua. Menurutnya, pembentukan Pansus merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Agenda rapat paripurna kali ini adalah LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban untuk tahun 2025. Ini akan kita kritisi dalam bentuk Pansus yang sudah dibentuk Ketuanya, Mas Tugiman dari PKS,” ujar Sumanto.

Ia menegaskan bahwa Pansus akan melakukan evaluasi terhadap capaian program pemerintah provinsi, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

“Rekomendasi pansus nantinya diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Kami akan review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti apa yang sudah Pak Gubernur sampaikan, akan kita berikan catatan-catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” tambahnya.

Selain itu, DPRD juga menyampaikan laporan reses masa persidangan kedua 2025–2026 dalam rapat yang sama. Hal ini menjadi bagian dari proses evaluasi dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi.

Capaian Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa capaian tahun 2025 fokus pada pembangunan infrastruktur sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalankan rencana tersebut melalui berbagai kegiatan nyata di 35 kabupaten/kota.

“Yang jelas 2025 kita jabaran dari RPJM Nasional menjadi RPJM kita adalah infrastruktur kemarin dan kita jabarkan dalam bentuk kerja nyata dengan 35 kabupaten/kota,” ujarnya.

Beberapa indikator ekonomi menunjukkan peningkatan signifikan. Tingkat kemiskinan turun dari 9,58 persen menjadi 9,37 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen, melebihi rata-rata nasional.

“Capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta DPRD. Artinya, ini semua kita lakukan dengan adanya kolaborasi di berbagai kegiatan dengan DPRD,” katanya.

Fokus pada Penanganan Kemiskinan di Tahun 2026

Untuk tahun 2026, penanganan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dengan pendekatan lintas sektor. Gubernur menjelaskan bahwa pihaknya akan memperhatikan berbagai aspek seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

“Kita akan bahas nanti, tapi prinsip itu adalah output yang harus kita laksanakan. Parameter kemiskinan tidak bisa dengan beberapa bidang. Sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan itu semua harus kita jadikan satu,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa ada warga yang menerima bantuan sosial dalam jangka panjang. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi agar data kemiskinan terus diperbarui dan bantuan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah provinsi berupaya memastikan bahwa semua program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.