Partai Politik Boleh Ikut Serta dalam Pemilihan Nama Halte Stasiun, Pramono: Dana untuk Proyek Pembangunan Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Partai Politik Ikut dalam Skema Naming Right

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam skema naming right terkait halte hingga stasiun transportasi publik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa hasil dari penjualan hak nama tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di Ibu Kota.

Pernyataan ini disampaikan oleh Pramono saat menghadiri perayaan Paskah Bersama Hamba Tuhan dan Warga Jemaat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (10/4/2026). Menurutnya, skema ini merupakan kerja sama bisnis yang dilakukan secara transparan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), terutama di tengah tekanan anggaran pembangunan Jakarta.

“Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan semua halte ada namanya karena memberi nama itu artinya memberikan cuan, memberikan bayar retribusi, bayar pajak kepada pemerintah DKI Jakarta,” ucapnya.

Menurut Pramono, siapa pun, termasuk partai politik, dapat ikut dalam skema tersebut selama mengikuti mekanisme yang berlaku. “Yang paling penting bayar,” kata Pramono menegaskan.

Dana untuk Taman, TOD, dan Fasilitas Publik

Pramono menjelaskan bahwa dana dari penjualan hak nama halte dan stasiun akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek prioritas di Jakarta, mulai dari penataan taman kota hingga pengembangan kawasan berbasis transit oriented development (TOD).

Langkah ini dinilai penting setelah anggaran DKI terdampak pemotongan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 15 triliun. “Walaupun dipotong Rp 15 triliun sebenarnya berat banget Pak Erwin, sebenarnya berat banget dipotong Rp 15 (triliun). Tetapi kami tidak kehilangan kualitas untuk membangun Jakarta,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI kini terus memutar strategi pembiayaan agar proyek pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Salah satu yang sudah dilakukan, kata dia, yakni memperkuat kerja sama komersial dengan berbagai pihak, termasuk peluang bagi partai politik yang ingin ikut dalam naming right.

Parpol Ditekankan Murni Skema Bisnis

Pramono menekankan bahwa keterlibatan partai politik dalam hak nama halte maupun stasiun tidak berkaitan dengan kepentingan politik, melainkan semata-mata kerja sama komersial. Seluruh proses, lanjutnya, dilakukan secara terbuka dan mengedepankan transparansi.

“Kami lakukan secara transparan ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar,” ucapnya.

Dengan skema ini, Pemprov berharap ada tambahan sumber pendanaan untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik, termasuk ruang terbuka hijau dan integrasi transportasi massal di Jakarta.

“Apa yang dilakukan? Yang kami lakukan adalah membangun trust, kepercayaan. Maka kami tetap membangun Taman Bendera Pusaka yang di Barito, yang dulu kumuh sekarang Bapak Ibu sekalian boleh melihat taman Barito sudah begitu berbeda 24 jam buka,” kata Pramono.