Penilaian Ekonom Terhadap Kinerja Pemkab Tapsel dalam Menangani Bencana
Dua ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU), Paidi Hidayat dan Doli Muhammad Jafar Dalimunthe, memberikan komentar terkait pujian yang diberikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam menyajikan data. Hal ini terjadi setelah kedua menteri tersebut memuji Bupati Tapsel atas percepatan pemulihan pasca-bencana.
Maruarar Sirait menyoroti pembangunan hunian tetap (huntap) korban banjir Batangtoru, sementara Tito Karnavian mengapresiasi kecepatan pendataan warga terdampak bencana.
Kecepatan Pendataan Korban
Paidi Hidayat mengakui bahwa kunci utama kecepatan warga Tapsel mendapatkan rumah hunian tetap adalah pada kekuatan data dan koordinasi. Ia menyatakan bahwa di daerah lain masih terus berproses, sedangkan Tapsel sudah menyerahkan bantuan kepada warga terdampak.
“Saya melihat bahwa Pemkab Tapsel bergerak cepat menyelesaikan pendataan, kemudian pemerintah pusat juga cepat memvalidasi data. Sehingga prosesnya runtut dan detail semua yang harus dilakukan,” ujar Ketua ISEI Sumut ini.
Menurut dia, ketepatan data yang layak menerima bantuan menjadi faktor penting dalam meyakinkan pemerintah pusat. Transparansi dan bantuan yang tepat sasaran sangat penting.
“Karena selama ini di daerah lain banyak kita lihat bantuan menumpuk di posko karena tidak tersalurkan. Sementara di Tapsel koordinasinya sudah cukup baik,” tambahnya.
Paidi juga menilai bahwa masalah data sering kali menjadi isu klasik dalam penanganan bencana. “Maka ketika pemerintah pusat, baik itu Menteri Dalam Negeri maupun Menteri PKP Maruarar Sirait, meyakini data yang diberikan sudah valid, sehingga prosesnya juga cepat. Inilah bukti kecepatan data itu bisa cepat membantu daerah terdampak bencana,” katanya.
Masalah Krusial dalam Penanganan Bencana
Sementara Doli Muhammad Jafar Dalimunthe, akademisi USU yang juga pengamat manajemen kebijakan publik, mengungkapkan bahwa masalah krusial dalam bencana adalah bagaimana kecepatan tanggap darurat, upaya kuratif, dan mitigasi.
“Saya kira apa yang disampaikan oleh Menteri Tito dan Menteri Ara (sebutan untuk Maruarar Sirait) adalah base on data. Ini sebagai salah satu kemampuan Bang Gus Irawan mengelola data, menginventarisir dampak serta strong leadershipnya,” jelasnya.
Menurut Doli, dalam tiap kali proses bencana terjadi yang diharapkan masyarakat adalah outcome-nya. Bagaimana pemerintah daerah bergerak cepat dengan tetap memberikan layanan publik di tengah bencana.
“Saya lihat Tapsel itu 100 persen terdampak bencana namun kemudian secara perlahan bergerak dan bangkit kembali,” tambahnya.
Dia juga mewanti-wanti tentang klaim proses bantuan kepada warga. Menurut Doli, era keterbukaan sekarang membuat para pejabat pemerintah tidak bisa lagi main-main soal klaim bantuan.
“Bayangkan kalau misalnya hari ini kepala daerah dan menteri mengklaim sudah memberikan bantuan, kalau ternyata tidak benar akan ribut di media sosial. Kita bisa melihat beberapa contoh,” katanya.
Wajar Mintai Belajar ke Bupati Tapsel
Namun ketika Menteri Dalam Negeri dan Menteri PKP serta Bupati Tapsel mengklaim bantuan tepat sasaran dan masyarakat menerima dengan baik, tidak ada gejolak di media sosial. Artinya ada transparansi dan pertanggungjawaban publik atas bantuan yang diserahkan.
“Progress di Tapsel ini ternyata luar biasa. Cocoklah saya kira jika kemudian 44 kepala daerah lain diminta Mendagri belajar ke Tapsel dalam penanganan bencana.”
Saat itu, Tito juga menyebutkan agar para bupati bisa belajar dengan capaian yang ditorehkan Gus Irawan di Tapsel.
“Gus Irawan mampu menunjukkan data primer nya ke pusat sehingga direspon cepat. Mereka punya mapping dan pola yang rigid dan runut dalam memformulasi data yang membuat warga Tapsel perlahan bangkit dari bencana,” katanya.
