Filipina Umumkan Darurat Energi Nasional di Tengah Gejolak Harga Minyak Global

Banda Aceh – Pemerintah Filipina secara resmi mendeklarasikan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik dan meredam dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani Executive Order No. 110 yang menetapkan status darurat energi nasional. Keputusan ini diambil setelah Sekretaris Energi Filipina menyatakan bahwa kondisi saat ini menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas pasokan energi negara. Meskipun sebelumnya pemerintah sempat menyebut situasi ini sebagai gangguan harga, eskalasi konflik di Timur Tengah telah mengubah persepsi menjadi krisis yang memerlukan tindakan segera.

Menurut laporan media nasional Filipina, ABS-CBN, Presiden Marcos Jr. menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah menciptakan bahaya nyata terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi di Filipina. “Sekretaris Energi telah menetapkan bahwa kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap pasokan energi yang sangat rendah dan memerlukan langkah-langkah mendesak untuk memastikan stabilitas dan kecukupan pasokan energi negara,” demikian kutipan dari pernyataan resmi yang dirilis pada Senin, 1 April 2026.

Lingkup dan Kewenangan Darurat Energi Nasional

Status darurat energi nasional ini akan berlaku selama satu tahun. Pemberian status ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mengambil berbagai langkah cepat dan terkoordinasi. Tujuannya adalah untuk mengatasi risiko gangguan pasokan energi global dan meminimalisir dampaknya terhadap perekonomian domestik.

Beberapa kewenangan yang diberikan kepada Departemen Energi antara lain:

• Mitigasi Dampak: Melakukan pengelolaan konsumsi energi, penyesuaian beban listrik, serta penerapan kebijakan penghematan energi di berbagai sektor.
• Percepatan Pengadaan Energi: Perusahaan energi milik negara diberikan izin untuk melakukan pembayaran di muka melebihi 15% dari nilai kontrak guna mempercepat proses pengadaan pasokan energi dari sumber-sumber alternatif.
• Stabilisasi Sektor Transportasi: Pemerintah menginstruksikan perluasan program transportasi gratis, penambahan jam operasional sistem transportasi publik seperti kereta api, serta penyediaan jalur prioritas. Langkah-langkah ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak yang harganya terus meroket.
• Program UPLIFT: Peluncuran program khusus bernama UPLIFT yang bertujuan untuk memastikan stabilitas pasokan energi, menjaga kelangsungan layanan publik, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang paling terdampak oleh krisis ini.

Akar Masalah: Penutupan Selat Hormuz

Langkah darurat ini diambil menyusul penutupan sebagian Selat Hormuz oleh Iran. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran yang sangat vital bagi pasokan minyak dunia, dilewati oleh sekitar 20% total pasokan minyak global. Penutupan ini merupakan respons Iran terhadap serangan udara yang dilancarkan oleh AS dan Israel, yang kemudian memicu kenaikan harga energi secara global.

Menteri Pertahanan Filipina, Gilbert Teodoro, menekankan urgensi pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut. “Sangat penting bagi kami bahwa Selat Hormuz segera dibuka dan dijaga keamanannya, tidak hanya bagi pelaut, tetapi juga bagi konsumen Filipina, terutama masyarakat miskin yang harus membayar harga listrik dan bahan bakar yang sangat tinggi,” ujarnya.

Dampak Langsung pada Masyarakat

Lonjakan harga bahan bakar telah memberikan pukulan telak bagi masyarakat Filipina, terutama para pekerja transportasi. Ratusan sopir di Manila melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga diesel dan bensin yang dilaporkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak konflik Iran pecah pada 28 Februari lalu.

Kondisi ini sangat membebani para sopir. Seorang sopir berusia 62 tahun mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya. “Saya tidak punya makanan untuk menghidupi lima anak saya dan tidak menerima bantuan tunai dari pemerintah,” keluhnya.

Keluhan serupa juga dilontarkan oleh sopir lainnya. “Rasanya seperti kami dicekik. Ini sangat sulit. Kami tidak tahu dari mana mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga,” kata Ronnie Rillosa, seorang sopir jeepney berusia 58 tahun.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kurangnya pemerataan bantuan dari pemerintah. Banyak yang merasa kesulitan mendapatkan akses terhadap bantuan tunai, bahkan setelah mengantre berjam-jam. “Saya sudah antre lebih dari lima jam untuk bantuan tunai, tetapi nama saya tidak ada. Tidak ada bantuan, tidak ada penghasilan, tidak ada makanan untuk keluarga,” ujar salah seorang pengemudi.

Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan subsidi dan menerapkan kebijakan penghematan energi seperti kerja empat hari, tekanan ekonomi tetap dirasakan secara luas oleh masyarakat Filipina.

Deklarasi darurat energi nasional oleh Filipina ini menjadi bukti nyata bahwa dampak konflik global tidak hanya berhenti pada ranah geopolitik. Krisis ini secara langsung merembes ke kehidupan sehari-hari masyarakat, menyoroti kerentanan kelompok rentan dalam menghadapi lonjakan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi yang semakin meningkat.