Korsel Blokir Naphtha: Jaga Pasokan Dalam Negeri

Korsel Larang Ekspor Naphtha: Jurus Darurat Hadapi Krisis Energi Timur Tengah

Jakarta – Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah drastis dengan memberlakukan larangan ekspor naphtha mulai Jumat, 27 Maret 2026. Keputusan ini merupakan respons darurat terhadap eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang telah mengganggu jalur distribusi energi global secara signifikan. Kebijakan ini dirancang untuk mengamankan stok bahan baku vital di dalam negeri, mencegah kelangkaan yang berpotensi melumpuhkan sektor manufaktur, terutama di tengah ancaman gangguan pasokan yang berasal dari Selat Hormuz.

Melalui aturan baru ini, seluruh perusahaan penyulingan minyak nasional diwajibkan untuk mengalihkan volume ekspor mereka ke pasar domestik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan industri petrokimia yang sangat bergantung pada naphtha sebagai bahan baku utama. Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi barang-barang esensial, mulai dari semikonduktor hingga alat kesehatan. Selama periode krisis ini, pemerintah akan mengambil kendali penuh atas alokasi dan produksi naphtha di dalam negeri.

1. Ancaman Konflik Timur Tengah Memicu Langkah Darurat Pengamanan Stok Energi

Meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya pasca serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, telah memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas jalur pelayaran internasional, termasuk penutupan Selat Hormuz. Jalur laut ini memiliki peran yang sangat krusial, mengingat 54 persen dari total impor naphtha Korea Selatan melalui jalur ini. Gangguan pada Selat Hormuz tidak hanya mengancam pasokan naphtha, tetapi juga berpotensi mengganggu sekitar 25 persen kebutuhan energi nasional, yang setara dengan 14,37 juta ton pasokan per tahun.

Mengingat Korea Selatan sangat bergantung pada impor untuk memenuhi 45 persen kebutuhan naphtha-nya, pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah tegas melarang ekspor produksi naphtha domestik. Pasokan yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor kini akan dialihkan untuk menstabilkan stok di dalam negeri. Prediksi menunjukkan bahwa stok yang ada hanya akan bertahan selama dua minggu jika impor terus terhambat.

Yang Ki-wook, Direktur Jenderal Kantor Keamanan Industri, Perdagangan, dan Sumber Daya, menjelaskan bahwa selama 20 hari pertama bulan Maret, ekspor naphtha Korea Selatan mencapai 11 persen dari total produksi nasional. “Meskipun larangan ekspor ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah kelangkaan secara keseluruhan, tambahan stok ini sangat berarti. Pengalihan pasokan ke industri petrokimia dalam negeri akan sangat membantu kita menghadapi krisis ini,” ujarnya.

Larangan ekspor ini akan berlaku selama lima bulan ke depan. Periode ini dianggap sebagai masa transisi yang penting bagi pemerintah dan industri untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih stabil. Krisis yang terjadi telah menyebabkan lonjakan harga naphtha yang sangat tajam. Harga yang semula berada di kisaran 640 dolar AS (sekitar Rp10,86 juta) per ton pada akhir Februari, melonjak menjadi lebih dari 1.220 dolar AS (sekitar Rp20,7 juta) per ton pada bulan Maret. Pemerintah terpaksa mengambil langkah tegas ini demi melindungi perekonomian nasional, meskipun hal tersebut berarti harus mengalihkan kontrak ekspor yang sudah terjalin.

Park Dong-il, Kepala Kebijakan Industri Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi, menyatakan, “Pemerintah telah secara resmi melarang ekspor naphtha. Saat ini, kami juga sedang mempertimbangkan dengan sangat serius untuk membatasi ekspor produk petrokimia lainnya. Hal ini dilakukan guna memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian global yang luar biasa.”

2. Lonjakan Harga Bahan Baku Memicu Dampak Luas pada Industri dan Konsumen

Naphtha memiliki julukan yang sangat penting, yaitu “nasi industri”, karena perannya yang vital sebagai bahan dasar utama dalam pembuatan etilena dan propilena. Senyawa-senyawa ini merupakan fondasi bagi berbagai industri krusial, mulai dari semikonduktor, otomotif, hingga produksi plastik. Namun, lonjakan harga internasional naphtha, ditambah dengan biaya tambahan sebesar 150 dolar AS (sekitar Rp2,54 juta) per ton, memberikan beban yang sangat berat bagi industri. Akibatnya, perusahaan-perusahaan besar seperti LG Chem terpaksa mengambil keputusan sulit untuk menghentikan operasional pusat pemecahan naphtha (NCC) mereka di Yeosu.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pemangkasan keuntungan perusahaan, tetapi juga secara langsung memicu kenaikan harga barang-barang konsumsi. Sebagai contoh, harga plastik mulsa yang digunakan dalam sektor pertanian melonjak hingga 30 persen. Fenomena ini bahkan memicu aksi panic buying untuk kantong plastik sampah di sejumlah wilayah, menunjukkan keresahan yang meluas di kalangan masyarakat.

Catherine Tan, seorang manajer senior analisis kimia di ICIS, memberikan pandangannya, “Volume ekspor naphtha Korea Selatan dalam setahun setara dengan pasokan satu bulan dari Timur Tengah ke Asia. Meskipun pengalihan ekspor ini sedikit membantu konsumen lokal, jumlahnya tetap tidak cukup untuk menutupi kerugian besar akibat terganggunya impor dari Timur Tengah.”

Meskipun pasokan naphtha kini dialihkan ke pasar lokal, perusahaan petrokimia tetap mengalami tekanan finansial yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh harga beli naphtha yang tetap mengikuti indeks internasional yang tinggi. Industri memprediksi bahwa kerugian operasional dapat mencapai 100 miliar won (sekitar Rp1,12 triliun) per bulan jika pabrik terpaksa beroperasi di bawah kapasitas normal.

Yang Ki-wook menambahkan, “Kami percaya bahwa tambahan stok dari pengalihan ekspor ini akan memperpanjang masa operasional pabrik secara bertahap. Kami optimis bisa melewati bulan April dengan aman, namun situasi setelah bulan Mei akan sangat bergantung pada perkembangan konflik di Timur Tengah.”

3. Pengawasan Ketat Distribusi dan Bantuan Modal Disiapkan untuk Menjaga Ketahanan Ekonomi

Untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak pasar energi global, pemerintah Korea Selatan menetapkan naphtha sebagai “item keamanan ekonomi”. Hal ini menempatkan perusahaan penyulingan dan petrokimia di bawah pengawasan yang lebih ketat. Perusahaan-perusahaan ini kini diwajibkan untuk melaporkan data produksi, impor, dan stok naphtha setiap hari sebelum pukul 12 siang. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik penimbunan ilegal atau manipulasi pasar yang dapat memperburuk situasi.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan bantuan keuangan bagi industri yang terdampak. Bantuan ini mencakup penyediaan pinjaman dengan bunga rendah dan asuransi perdagangan. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mencari sumber-sumber impor naphtha baru, termasuk menjajaki kembali potensi pasokan dari Rusia.

Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan menegaskan, “Naphtha merupakan bahan baku dasar utama bagi industri Korea. Pemerintah akan berupaya keras mengamankan pasokan melalui dukungan pengadaan luar negeri serta pengawasan ketat distribusi domestik. Langkah ini penting agar sektor manufaktur nasional tidak lumpuh.”

Pemerintah juga sedang dalam proses penyusunan skema ganti rugi bagi perusahaan yang mengalami kerugian akibat larangan ekspor. Hal ini dikarenakan penjualan di pasar domestik umumnya memberikan keuntungan yang lebih rendah dibandingkan pasar ekspor. Di sisi lain, tindakan tegas juga disiapkan bagi pelaku penimbunan bahan kimia penting lainnya, seperti urea dan cairan pembuangan diesel. Hukuman yang diancamkan berupa pidana penjara hingga tiga tahun atau denda hingga 100 juta won (sekitar Rp1,12 miliar).

“Kami meminta perusahaan petrokimia untuk bertanggung jawab dalam menjaga rantai pasok. Pemerintah akan terus memantau situasi setiap hari dan siap memerintahkan produksi tambahan jika diperlukan. Hal ini dilakukan guna mencegah kemacetan industri yang lebih luas,” tutup Menteri Kim Jung-kwan.