Kebijakan Work From Home (WFH) Satu Hari Per Minggu Diharapkan Mengurangi Konsumsi BBM
Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH) satu hari per minggu sebagai langkah efisien untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi gejolak harga energi global dan ancaman terganggunya pasokan minyak dunia. Salah satu strategi yang dianggap efektif bukan berasal dari sektor industri atau transportasi, melainkan dari pola kerja: bekerja dari rumah.
Menteri Keuangan Sebut WFH Bisa Hemat BBM 20 Persen
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam seminggu berpotensi memangkas konsumsi BBM secara signifikan. Ia menyatakan bahwa estimasi kasar menunjukkan bahwa penghematan bisa mencapai sekitar 20 persen jika diterapkan secara konsisten.
“Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira,” ujarnya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Meski angka tersebut masih bersifat estimasi sederhana, hal ini memberikan gambaran bahwa perubahan pola kerja dapat berdampak langsung pada efisiensi energi nasional.
WFH Berlaku untuk ASN dan Didorong ke Swasta
Kebijakan ini tidak hanya akan diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mendorong sektor swasta untuk ikut berpartisipasi. Implementasinya dijadwalkan dimulai setelah libur Idul Fitri 2026. Langkah ini menjadi bagian dari respons terhadap kondisi global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dan gangguan distribusi energi.
Tidak Semua Pekerjaan Cocok Dilakukan dari Rumah
Meski dinilai efektif untuk penghematan, Purbaya menegaskan bahwa penerapan WFH harus tetap memperhatikan produktivitas kerja. Tidak semua jenis pekerjaan dapat dijalankan secara optimal dari rumah.
“WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH,” ucap dia.
Karena itu, kebijakan ini hanya dirancang satu hari dalam seminggu, sebagai titik tengah antara efisiensi energi dan efektivitas kerja.
Aturan Teknis Masih Disusun
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa kebijakan WFH akan segera diberlakukan, meski aturan teknisnya masih dalam tahap finalisasi.
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” ungkap dia.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor pelayanan publik yang harus tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Koordinasi Lintas Kementerian
Pelaksanaan WFH nantinya akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini untuk memastikan kebijakan berjalan selaras di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun dunia usaha.
“(Berlaku untuk) ASN maupun himbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemnaker dan Mendagri,” ucap Airlangga.
Adaptasi di Tengah Krisis Energi
Kebijakan ini menunjukkan bahwa solusi atas krisis energi tidak selalu harus bersifat teknis atau berbasis infrastruktur. Perubahan kebiasaan kerja pun dapat menjadi instrumen strategis dalam menekan konsumsi BBM.
Jika diterapkan secara konsisten, WFH bukan hanya menjadi tren kerja modern, tetapi juga bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan energi global.
