I Gede Pasek Suardika Kembali Pimpin Partai Kebangkitan Nusantara, Hadapi Dinamika Politik Menjelang Pemilu 2029
DENPASAR – Dinamika perpolitikan tanah air kembali diwarnai oleh pergantian pucuk pimpinan di salah satu partai politik baru. I Gede Pasek Suardika, yang akrab disapa GPS, secara resmi kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Keputusan ini diambil setelah Ketua Umum sebelumnya, Anas Urbaningrum, mengundurkan diri lantaran kesibukan pribadi yang membutuhkan fokus lebih besar.
Penyerahan tampuk kepemimpinan ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) penetapan GPS sebagai Ketua Umum PKN oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Senin, 2 Maret 2026. Kembalinya GPS ke posisi sentral ini menandai babak baru bagi PKN, yang sebelumnya pernah ia rintis dan pimpin di awal pendiriannya.
Awalnya, GPS adalah motor penggerak sekaligus Ketua Umum pertama PKN. Namun, pada tahun 2023, ia menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Anas Urbaningrum, sementara dirinya mengambil peran sebagai Ketua Majelis Agung. Kini, dengan kembalinya ia memegang kendali penuh, GPS menyatakan bahwa dinamika politik seringkali penuh kejutan dan tidak dapat diprediksi. Hal ini sejalan dengan perjalanan politiknya yang selalu dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Saya kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) karena Ketum yang lama, Anas Urbaningrum, mengundurkan diri akibat ada kesibukan domestik yang mengharuskan memfokuskan waktunya tahun-tahun ini dan tahun ke depannya,” jelas GPS pada Rabu, 4 Maret 2026.
Kembalinya GPS sebagai nahkoda PKN tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Ini akan menjadi kali kedua baginya memimpin partai yang ia bangun bersama para aktivis yang memiliki kecintaan pada nilai-nilai kenusantaraan. Pengalaman pertama memimpin PKN adalah saat partai ini dirintis hingga berhasil ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024.
Tantangan Berat dan Panggilan Sejarah
Bagi GPS, memegang kembali posisi Ketua Umum PKN di tengah kesibukan profesinya merupakan sebuah tantangan yang sangat berat. Ia harus mampu membagi waktu dan energi untuk mengurus partai politik yang memiliki jangkauan operasional di seluruh wilayah Indonesia.
“Sangat berat memang, tetapi ini tantangan yang harus dilewati sebagai bagian panggilan sejarah berani membuat partai politik,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa setidaknya, dengan posisinya sebagai Ketua Umum, ada representasi dari Bali yang turut hadir dalam kancah partai politik yang sah dan berbadan hukum di Indonesia.
Ia pun memohon doa restu dan dukungan dari masyarakat luas. Harapannya, dukungan tersebut dapat memberikan semangat tambahan untuk melewati berbagai tantangan yang diprediksi tidak akan mudah.
Jaringan Politik dan Visi Kenusantaraan
Tak lama setelah kembali menjabat sebagai Ketua Umum PKN, GPS langsung aktif dalam berbagai kegiatan. Sehari setelah penetapan dirinya, ia menghadiri sebuah seminar penting yang membahas isu Parliamentary Threshold. Seminar tersebut menghadirkan sejumlah tokoh terkemuka di bidang hukum dan politik, antara lain Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., MH., Prof. Dr. Mahfud MD., SH., MH., Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MH., dan Titi Anggraini, SH., MH. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR).
Dalam kesempatan tersebut, GPS mengaku bernostalgia dengan banyak sahabat lama, termasuk dari Partai Hanura dan Oesman Sapta. Pengalaman ini mengingatkannya pada masa sebelum ia memutuskan untuk mendirikan partai politik sendiri, di mana ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Partai Hanura.
Selain itu, ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk berdiskusi dengan perwakilan dari berbagai partai lain, seperti Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Bulan Bintang (PBB). “Membangun komunikasi politik dengan sesama politisi di tingkat nasional sangat penting untuk bisa saling mematangkan atas berbagai isu politik yang sedang berkembang,” paparnya.
GPS memandang PKN sebagai sebuah mahakarya politik yang dapat diwujudkan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang minoritas atau daerah kecil, namun mampu bergerak dalam arus besar pergerakan kebangsaan di Nusantara.
Ia menekankan keyakinannya bahwa Nusantara pada waktunya akan bangkit dan menata Bumi Nuswantara menuju arah yang lebih jelas, menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang merata (Gemah Ripah Loh Jinawi). Bagi individu yang memiliki keinginan untuk menjadi history maker atau pencipta sejarah, menurutnya, tidak ada salahnya untuk bergabung dan merajut ladang pengabdian bersama di PKN. Ia menegaskan bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan dari bawah.
