Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi: Survei Ungkap Aspirasi dan Kritik dari Generasi Muda
Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, sebuah survei mendalam yang dilakukan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) telah mengungkap potret kepuasan publik, sekaligus menyoroti area-area krusial yang memerlukan perhatian lebih. Survei ini, yang dilaksanakan pada Jumat, 20 Februari, melibatkan 400 responden dari berbagai kelompok usia, namun secara khusus memberikan perhatian pada suara generasi muda.
Koordinator Nasional LS Vinus, Muhamad Arifin, menjelaskan bahwa mayoritas responden survei berasal dari kelompok usia produktif, yaitu rentang 25 hingga 35 tahun. Kelompok ini, yang mencakup generasi Z dan milenial, merupakan segmen demografis yang paling vokal dalam menyuarakan keluhan mereka. Dua isu utama yang paling sering diangkat oleh generasi muda ini adalah kesulitan dalam mencari lapangan kerja dan ketidakmerataan distribusi bantuan sosial.
“Banyak sekali yang kami wawancara itu usianya antara 17 sampai 35 tahun, dan mereka memang merasakan kesulitan yang signifikan dalam mencari pekerjaan,” ungkap Arifin pada hari Jumat. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja di pasar dan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai bagi para pencari kerja muda.
Meskipun demikian, gambaran umum terhadap kinerja pemerintahan Muhidin-Hasnuryadi menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di kalangan seluruh responden, yang berusia 17 tahun ke atas. Data survei mencatat bahwa sebanyak 81,5 persen responden menilai kinerja pemerintahan secara umum berada dalam kategori baik, sementara 15 persen lainnya bahkan memberikan penilaian sangat baik. Angka ini menunjukkan adanya apresiasi publik terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Namun, ketika evaluasi kinerja dibedah lebih dalam per sektor, angka ketidakpuasan yang signifikan mulai terlihat, terutama di bidang sosial. Sebanyak 49,25 persen responden menyatakan merasa kurang puas dengan penanganan di sektor sosial, dan angka 12,5 persen responden menyatakan tidak puas sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kepuasan umum, ada aspek-aspek spesifik dalam layanan sosial yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.
Sektor Sosial dan Kesehatan: Area Krusial yang Membutuhkan Perhatian
Masalah lapangan kerja, seperti yang telah disinggung sebelumnya, menjadi keluhan dominan, terutama dari kelompok usia muda. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa distribusi bantuan sosial juga dinilai oleh responden belum merata, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Kesenjangan dalam distribusi bantuan sosial ini berpotensi memperlebar jurang ketidaksetaraan dan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Selain sektor sosial, bidang kesehatan juga mencatat angka kurang puas yang cukup tinggi. Sebanyak 42,5 persen responden menyatakan kurang puas dengan layanan kesehatan yang tersedia. Arifin menyoroti bahwa ketidakpuasan ini banyak berkaitan dengan kualitas layanan kesehatan di daerah, khususnya mengenai jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Banyak yang kurang puas terhadap pelayanan di daerah, khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat. BPJS termasuk salah satunya. Layanan petugas kesehatan masih minim, sehingga di daerah-daerah terpencil tidak ada dokter spesialis,” jelas Arifin. Ia menambahkan bahwa ketersediaan tenaga medis, terutama dokter spesialis, di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan spesialis ini tentu saja berdampak pada kualitas penanganan medis bagi warga di wilayah tersebut.
Rekomendasi untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Menanggapi temuan survei ini, LS Vinus memberikan sejumlah rekomendasi konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah provinsi. Pertama, peningkatan kualitas layanan dan penguatan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil menjadi prioritas. Arifin secara spesifik menekankan pentingnya keberadaan Puskesmas yang beroperasi 24 jam di daerah-daerah terpencil.
“Puskesmas 24 jam di daerah-daerah terpencil itu penting, karena sangat rawan terjadi orang sakit yang memerlukan penanganan segera sementara puskesmas terdekat tutup,” ujarnya. Ketersediaan layanan kesehatan darurat yang sigap sangat krusial untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah komplikasi penyakit yang lebih parah, terutama di wilayah yang aksesnya terbatas.
Selain itu, Arifin juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap tata ruang. Penguatan ini penting untuk memastikan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Lebih lanjut, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi salah satu rekomendasi, yang tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota tetapi juga berkontribusi pada kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.
Terakhir, transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam juga ditekankan sebagai aspek penting. Pengelolaan sumber daya alam yang transparan dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa kekayaan alam daerah memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan fokus pada area-area krusial ini, diharapkan pemerintahan Muhidin-Hasnuryadi dapat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan seluruh warga Kalimantan Selatan.
