Solusi Lahan Pemkab Sumenep untuk Koperasi Merah Putih: 20 Desa Terbantu

Solusi Lahan untuk KDMP: Pemkab Sumenep Atasi Kendala 20 Desa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bergerak proaktif dalam mengatasi tantangan pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayahnya. Sebanyak 20 desa di Sumenep menghadapi kendala signifikan karena belum memiliki lahan yang memadai untuk pembangunan gerai KDMP. Keterbatasan aset tanah desa ini menjadi hambatan utama yang menghalangi implementasi program yang diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi desa.

Menanggapi situasi ini, Pemkab Sumenep telah menyiapkan solusi strategis. Opsi pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah dibuka lebar bagi desa-desa yang benar-benar tidak memiliki aset tanah untuk KDMP. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program KDMP dapat berjalan lancar tanpa terhalang oleh masalah kepemilikan lahan.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mengantisipasi persoalan ini. “Jika ada lahan milik pemerintah daerah, itu bisa digunakan untuk koperasi,” ujarnya, menegaskan komitmen Pemkab untuk mencari jalan keluar terbaik.

Namun, Bupati Fauzi memberikan penekanan penting. Lahan milik Pemkab hanya akan diperuntukkan bagi desa yang benar-benar tidak memiliki tanah. Desa-desa yang masih memiliki aset tanah, sekecil apapun, akan tetap diarahkan untuk memanfaatkan lahan mereka sendiri. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang adil dan efisien, serta mendorong desa untuk tetap mengoptimalkan aset yang mereka miliki.

“Desa yang masih memiliki aset tanah tetap diarahkan menggunakan lahan sendiri. Khusus bagi desa yang tidak punya lahan,” tegasnya, menggarisbawahi prioritas penggunaan lahan Pemkab.

Bupati Fauzi memiliki harapan besar terhadap peran KDMP. Ia meyakini bahwa koperasi ini akan menjadi motor penggerak utama dalam perputaran ekonomi di tingkat desa. Konsep KDMP dirancang untuk mendesentralisasi aktivitas ekonomi, agar pertumbuhan tidak hanya terpusat di perkotaan, melainkan juga merata hingga ke pelosok desa.

“Kalau saya melihat, bagaimana siklus perputaran ekonomi agar berputar di tingkat desa,” ucapnya, menggambarkan visi jangka panjangnya untuk pemberdayaan ekonomi pedesaan.

Optimisme Terhadap Manfaat KDMP

Lebih lanjut, Bupati Fauzi sangat yakin bahwa keberadaan KDMP akan memberikan akses perdagangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat desa. Dengan adanya gerai koperasi yang mudah dijangkau, masyarakat diharapkan dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih bersaing, serta memiliki sarana untuk menjual produk-produk lokal mereka.

Terpisah, Kepala Bidang Perizinan, Kelembagaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Hairil Iskandar, memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi geografis desa yang menghadapi kendala lahan.

Menurut Hairil Iskandar, mayoritas desa yang kesulitan mendapatkan lahan untuk KDMP terletak di wilayah kepulauan. Karakteristik geografis Sumenep yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil menghadirkan tantangan tersendiri dalam ketersediaan tanah desa.

“Terutama di pulau. Di pulau ini kan agak sulit mencari lahan yang strategis. Apalagi desanya masih gugusan pulau-pulau,” terangnya.

Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya pilihan lahan yang strategis, yang sangat krusial untuk lokasi gerai koperasi agar mudah diakses oleh masyarakat.

Meskipun demikian, persoalan keterbatasan lahan tidak hanya terjadi di wilayah kepulauan. Beberapa desa di wilayah daratan juga dilaporkan mengalami kesulitan serupa. Ada desa yang memang memiliki lahan, namun luasan dan kondisinya dinilai belum memadai untuk pembangunan gerai KDMP sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Pemkab Sumenep berharap, solusi pemanfaatan lahan daerah yang ditawarkan ini akan menjadi katalisator yang mempercepat realisasi pembentukan KDMP di seluruh desa yang membutuhkan. Dengan demikian, manfaat ekonomi dan sosial dari program KDMP dapat segera dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat desa di Kabupaten Sumenep.

Proses pendirian KDMP ini juga akan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi lahan, perencanaan pembangunan, hingga operasionalisasi koperasi. Diharapkan, dengan dukungan penuh dari Pemkab dan partisipasi aktif dari masyarakat desa, KDMP dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Keberadaan koperasi ini diharapkan tidak hanya sekadar tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa. Melalui KDMP, masyarakat dapat mengelola hasil pertanian, kerajinan, atau produk unggulan desa lainnya untuk dipasarkan secara lebih luas. Selain itu, KDMP juga berpotensi membuka lapangan kerja baru di tingkat desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi setiap desa dalam proses pendirian dan pengembangan KDMP. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan program ini berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi lokal akan menjadi kunci keberhasilan program KDMP dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.