Ketua DPRD Sumut Sambut Komitmen TPID, Jaga Harga Stabil Jelang Ramadan dan Idulfitri

Komitmen Pengendalian Inflasi Sumatera Utara: Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Ramadan dan Idulfitri

Medan – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Salman Alfarisi, menyambut baik kesepakatan tindak lanjut yang dicapai dalam rapat tingkat tinggi (high-level meeting) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara Tahun 2026. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ini menghasilkan komitmen penting untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang periode krusial Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Salman Alfarisi menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis. Fokus utamanya adalah pada peningkatan frekuensi dan efektivitas pengendalian pasokan serta menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan strategis. “Tentu kita menyambut baik komitmen yang disepakati dalam forum TPID ini. Terutama poin-poin yang menekankan penguatan pengendalian pasokan dan stabilisasi harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Ini momentum yang selalu sensitif terhadap gejolak harga,” ujar Salman kepada awak media.

Tren Inflasi dan Dampaknya pada Daya Beli Masyarakat

Analisis Salman Alfarisi didasarkan pada tren inflasi yang menunjukkan tekanan terhadap daya beli masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi year-on-year (y-on-y) di Sumut pada November 2025 sebesar 3,96 persen. Angka ini meningkat pada Desember 2025, berada di kisaran 4,66–4,97 persen. Meskipun sempat menurun, inflasi pada Januari 2026 tercatat masih cukup tinggi di angka 3,81 persen.

Situasi serupa juga terjadi di Kota Medan, pusat konsumsi terbesar di Sumatera Utara. Pada Januari 2026, inflasi year-on-year di Medan mencapai sekitar 3,70 persen. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang signifikan. “Kita tidak bisa menutup mata, dalam tiga bulan terakhir inflasi di Sumut masih berada pada level yang relatif tinggi. Terutama komoditas pangan dan kebutuhan pokok. Situasi ini pasti akan semakin terasa menjelang Idul Fitri ketika permintaan meningkat tajam,” tegasnya.

Penguatan Peran Bulog dan Kolaborasi Pelaku Usaha: Kunci Stabilisasi Harga

Salah satu poin penting yang disoroti Salman adalah komitmen untuk memperkuat peran Perum Bulog dalam menambah pasokan daging sapi/kerbau. Selain itu, kerja sama dengan produsen daging ayam dan telur juga dinilai sebagai langkah yang strategis dan tepat waktu. Intervensi pasokan ini dianggap sebagai salah satu kunci utama untuk mencegah lonjakan harga pangan yang dapat membebani masyarakat.

Salman menekankan bahwa komitmen penguatan Bulog dan kerja sama dengan para pelaku usaha tidak boleh hanya berhenti pada tataran formalitas rapat. “Komitmen penguatan Bulog dan kerja sama dengan pelaku usaha jangan hanya jadi formalitas rapat. Ini harus menjadi langkah nyata di lapangan untuk mengendalikan harga pangan yang selama ini paling besar memberi tekanan inflasi, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri,” tegasnya. Realisasi di lapangan menjadi penentu utama keberhasilan program ini.

Memperkuat Sistem Peringatan Dini dan Sinergi TPID dengan Satgas Pangan

Apresiasi juga diberikan Salman terhadap kesepakatan yang menekankan penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) dan sinergi antara TPID dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Sistem monitoring harga dan distribusi yang rutin serta respons cepat terhadap gejolak harga di pasar, baik tradisional maupun modern, sangat krusial.

“Tanpa sistem monitoring yang kuat, tanpa deteksi dini dan respon cepat, kabupaten/kota akan kesulitan menahan lonjakan harga. Karena itu Early Warning System harus benar-benar dipakai, bukan sekadar istilah,” ujarnya. Penguatan EWS diharapkan dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi kenaikan harga, sehingga langkah antisipatif dapat segera diambil sebelum masalah menjadi lebih besar.

Roadmap Pengendalian Inflasi: Implementasi Nyata, Bukan Sekadar Seremonial

Peluncuran Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025–2027 disambut baik, namun Salman mengingatkan agar peluncuran ini tidak hanya bersifat seremonial. Implementasi program yang terukur dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) menjadi kunci keberhasilan roadmap ini.

“Kita menyambut baik Roadmap ini. Tapi jangan berhenti pada launching. Roadmap harus diterjemahkan dalam program nyata, indikator yang terukur, serta penganggaran yang disiplin. Jangan sampai hanya seremonial,” tegasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya eksekusi yang konkret dan terarah, bukan sekadar dokumen perencanaan.

Peran DPRD dalam Mengawal Komitmen Pengendalian Inflasi

DPRD Sumatera Utara menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal pelaksanaan seluruh rencana aksi pengendalian inflasi yang telah disepakati lintas sektor. Pengawalan ini terutama difokuskan pada upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok. Salman menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya masalah statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Kita sedang menghadapi situasi di mana tekanan inflasi belum sepenuhnya hilang. Karena itu komitmen ini harus dijalankan dengan koordinasi kuat antara pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, Satgas Pangan, hingga pelaku pasar. Pengamanan harga kebutuhan pokok bukan sekadar data, tapi soal daya beli rakyat Sumut menjelang Idul Fitri 2026,” pungkasnya. Komitmen bersama dari semua pihak diharapkan dapat mewujudkan stabilitas harga dan menjaga kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.