Hamas Tegas Menolak Perlucutan Senjata di Gaza, Desak Solusi Komprehensif
DOHA – Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, dengan tegas menolak seruan untuk melucuti senjata faksi-faksi Palestina di Gaza. Menurutnya, perlucutan senjata di tengah situasi penjajahan justru akan menjadikan masyarakat Palestina sebagai “target empuk untuk dilenyapkan”. Pernyataan ini disampaikan Meshaal dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh Aljazirah di Doha, Qatar.
Meshaal memandang diskusi mengenai penyerahan senjata Hamas sebagai kelanjutan dari upaya yang telah berlangsung selama satu abad untuk mengebiri perlawanan bersenjata Palestina. “Dalam konteks rakyat kami masih berada di bawah pendudukan, pembicaraan mengenai perlucutan senjata adalah upaya untuk menjadikan rakyat kami sebagai korban yang mudah dilenyapkan dan dengan mudah dimusnahkan oleh Israel yang dipersenjatai dengan segala persenjataan internasional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembicaraan mengenai isu ini hanya akan relevan jika ada lingkungan yang kondusif untuk rekonstruksi, bantuan kemanusiaan, dan jaminan bahwa perang tidak akan terulang antara Gaza dan entitas Zionis. “Ini adalah pendekatan yang logis, dan Hamas – melalui mediator Qatar, Turki dan Mesir, serta melalui dialog tidak langsung dengan Amerika melalui mediator – telah mencapai, atau setidaknya memiliki, pemahaman tentang visi Hamas mengenai hal tersebut. Ya, ini adalah sesuatu yang membutuhkan upaya besar, bukan pendekatan perlucutan senjata,” jelas Meshaal.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengupayakan “demiliterisasi komprehensif” terhadap Hamas, bahkan mengancam kelompok Palestina dengan konsekuensi serius jika tidak mematuhinya. Namun, Hamas secara konsisten menolak untuk menyerahkan senjatanya selama Israel masih menduduki Gaza.
Wacana Pasukan Stabilisasi Internasional dan Potensi Gencatan Senjata
Muncul pula wacana mengenai pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang beroperasi di bawah Dewan Perdamaian (Board of Peace). Pasukan ini disebut-sebut akan bertugas melucuti Hamas. Amerika Serikat bahkan membuka kemungkinan untuk membeli kembali senjata para pejuang Palestina dengan dana yang dikumpulkan melalui Dewan Perdamaian.
Sementara itu, di sisi lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, dalam pertemuan dengan para pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam, telah memberikan jaminan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan ke Gaza tidak akan menjalankan misi pelucutan senjata.
Fase kedua dari perjanjian gencatan senjata di Gaza yang diusulkan, kabarnya akan mencakup agenda pelucutan senjata tersebut dan penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza.
Pelanggaran Gencatan Senjata dan Kekhawatiran Israel
Namun, hingga saat ini, Israel terus melancarkan serangan mematikan hampir setiap hari di Gaza, yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Israel juga menolak untuk menarik diri dari apa yang mereka sebut sebagai “Garis Kuning” di Gaza timur. Garis ini merupakan batas informal yang memisahkan lebih dari separuh wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel dari wilayah lainnya di Jalur Gaza.
Sejak gencatan senjata terbaru dimulai, Israel dilaporkan telah membunuh sedikitnya 576 warga Palestina dan melukai 1.543 lainnya. Khaled Meshaal menyoroti bahwa akar permasalahan bukanlah pada Hamas atau pasukan perlawanan di Gaza yang tidak memberikan jaminan, melainkan pada sikap Israel yang berupaya merampas senjata Palestina. “Masalahnya bukanlah Hamas dan pasukan perlawanan di Gaza memberikan jaminan; masalahnya adalah Israel, yang ingin mengambil senjata Palestina… dan menyerahkannya ke tangan milisi untuk menciptakan kekacauan,” pungkas Meshaal.
Latihan Pilar Perkasa yang digelar kesatuan faksi perlawanan Palestina di Gaza pada September 2023.
