Kabupaten Pati terus berjuang mengatasi dampak banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayahnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah mengambil langkah penting dengan memperpanjang status tanggap darurat bencana. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap situasi yang masih memerlukan perhatian dan penanganan intensif.
Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana
Status tanggap darurat bencana di Kabupaten Pati, yang sebelumnya berlaku mulai 9 Januari hingga 23 Januari 2026, kini diperpanjang mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan bahwa perpanjangan ini dilakukan karena wilayah Kabupaten Pati masih terdampak banjir dan tanah longsor di beberapa lokasi.
Solusi Permanen: Relokasi Warga Terdampak Banjir
Salah satu solusi jangka panjang yang sedang dipertimbangkan oleh Pemkab Pati adalah relokasi warga yang terdampak banjir. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyinggung kemungkinan relokasi sebagai solusi permanen dalam penanganan banjir di wilayahnya. Pertimbangan ini muncul sebagai respons terhadap banjir berulang yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penyediaan lahan baru bagi warga terdampak juga menjadi opsi yang sedang dikaji.
Jumlah Desa Terdampak
Pada awal penetapan status tanggap darurat, tercatat lebih dari 100 desa di Kabupaten Pati yang terdampak banjir. Namun, setelah dilakukan penanganan dan pendataan lebih lanjut, jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 51 desa. Meskipun terjadi penurunan jumlah desa terdampak, potensi bencana masih dinilai cukup tinggi, sehingga perpanjangan status tanggap darurat dianggap perlu untuk memastikan penanganan yang optimal.
Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pemkab Pati berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan banjir yang bersifat berulang ini. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu Pemkab Pati dalam melakukan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan status tanggap darurat bencana di Pati. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap mendukung dan memfasilitasi sesuai kebutuhan di daerah.
Kesiapan Aparatur dalam Menghadapi Bencana
Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, juga menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi bencana. Kesiapan ini meliputi kondisi fisik dan mental yang sehat untuk menjalankan tugas pelayanan publik di masa krisis. Ia mengingatkan bahwa kesehatan menjadi modal utama bagi ASN agar tetap bisa bekerja dan melayani masyarakat dengan baik saat terjadi bencana.
Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat bahwa banjir di Pati juga berdampak pada kerusakan infrastruktur di 44 titik. Kerusakan tersebut meliputi talud, tanggul, bendungan, serta akses jalan. Kerusakan infrastruktur ini tentu menghambat aktivitas masyarakat dan memerlukan perbaikan segera.
Penanganan Jangka Pendek Banjir
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, saat meninjau pengungsian banjir di Kabupaten Pati pada tanggal 21 Januari 2026, mendorong penanganan banjir jangka pendek. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain peninggian tanggul, rencana pemasangan tanggul karet di wilayah utara, hingga pompanisasi agar air dapat segera dibuang.
- Peninggian tanggul: Langkah ini bertujuan untuk mengurangi limpahan air sungai yang masuk ke permukiman warga.
- Pemasangan tanggul karet: Tanggul karet diharapkan dapat menanggulangi rob yang memperparah kondisi banjir.
Pompanisasi: Pompanisasi dilakukan untuk mempercepat pembuangan air banjir dari wilayah yang tergenang.
Langkah-langkah penanganan jangka pendek ini diharapkan dapat memberikan solusi sementara sambil menunggu penanganan jangka panjang yang lebih komprehensif.
Penyebab Banjir di Pati
Taj Yasin menjelaskan bahwa banjir di wilayah Pati terjadi karena adanya limpahan air sungai. Selain itu, dorongan air rob juga ikut memperparah kondisi banjir. Oleh karena itu, penanganan banjir di Pati memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penanganan limpahan air sungai dan antisipasi terhadap air rob.
