MC Pemko Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memimpin jalannya Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk dan Penataan Permukiman Kumuh, dalam mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada Pemerintah Kota Batam, bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri.
Hadir mendampingi Jefridin, Asisten Administrasi Umum, Kepala Inspektorat, Kepala Bapelitbangda, Kadis Perakimtan, Kadis Dukcapil, Kadis CKTR, Kadis BMSDA, dan Camat se-Kota Batam, di Ruang Rapat Sekda lt.II, Kamis (19/10/2023).
“Atas nama Wali Kota Batam, Muhammad Rudi berharap melalui pemeriksaan ini akan menghasilkan umpan balik untuk Pemerintah Kota Batam. Dua sasaran, yaitu mengenai kependudukan dan penanganan masalah daerah permukiman kumuh,” kata Jefridin.
Entry meeting audit kinerja pelaksanaan program semester pertama 2023 ini berjalan selama sebulan, mulai dari 19 Oktober s.d 29 November 2023. Jefridin meminta kerjasama seluruh OPD terkait untuk memudahkan dan mempercepat kerja dari BPK RI Perwakilan Kepri dalam pengambilan data.
“Dimohon kerjasama dari Bapak/Ibu OPD, kalau ada data yang diinginkan dari BPK silahkan melihat langsung ke lokus, Kepala Dinas bersama bidang teknisnya harap mendampingi,” ujar Jefridin.
Jefridin turut menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri. Dirinya berharap, nantinya hasil rekomendasi dapat menjadi perbaikan dan peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat.
“Semoga rekomendasi perbaikan yang diberikan, kedepan solusi terbaiknya insyallah rekomendasi akan kita tindaklanjuti, untuk Batam kota baru yang kita cita-citakan,” harapnya.
Kepala Subauditorat BPK RI Perwakilan Kepri, Yitno menyampaikan bahwa audit ini pemerintah tidak lain guna meningkatkan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di Kota Batam.
“Kita akan melihat bagaimana sejauh ini Pemerintah Kota Batam melaksanakan program mobilitas penduduk dan penataan permukiman kumuh. Kami meminta dukungan dari Pak Sekda dan jajaran untuk identifikasi awal di dinas atau satuan kerja terkait,” katanya.
