ASN Jatim WFH: Kabais Diganti, Puncak Nasional

Insiden penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, masih menjadi sorotan publik. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menegaskan bahwa proses investigasi terkait kasus ini masih terus berlanjut. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengumumkan bahwa empat prajurit aktif dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah ditahan sebagai terduga pelaku. Sebagai konsekuensi dari keterlibatan anak buahnya dalam kasus ini, Kepala Bais TNI, Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo, telah diganti.

Pergantian pucuk pimpinan di Bais TNI ini menjadi salah satu berita yang paling menarik perhatian pembaca. Selain itu, kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang diterapkan sebagai upaya efisiensi untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi topik yang hangat diperbincangkan.

Berikut adalah rangkuman tiga berita terpopuler yang dirangkum dari kanal Nasional pada tanggal 25 Maret 2026:

1. Pergantian Kepala Bais TNI Akibat Kasus Penyerangan Andrie Yunus

Mabes TNI secara resmi mengkonfirmasi bahwa Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bais TNI. Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah.

Menurut Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah, pergantian pucuk pimpinan di satuan yang memiliki mandat untuk menjalankan tugas-tugas intelijen ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterlibatan anggota Bais dalam kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus. “Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” ujar Aulia Dwi Nasrullah dalam keterangannya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 25 Maret 2026.

Namun, jenderal bintang dua tersebut belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai detail pergantian Kepala Bais TNI ini. Ketika ditanya apakah Letjen Yudi Abrimantyo dicopot dari jabatannya atau mengundurkan diri secara sukarela, serta siapa sosok perwira tinggi yang akan menggantikannya, Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah tidak memberikan jawaban pasti.

Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo sendiri telah memegang tampuk kepemimpinan di Bais TNI sejak bulan Maret 2024. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) angkatan 1989 dan memiliki latar belakang sebagai prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

2. Penghentian Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Milik Pria Viral Joget

Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), yang diketahui bernama Hendrik Irawan, sempat menjadi viral di media sosial. Hal ini disebabkan oleh beredarnya video dirinya yang sedang berjoget tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD) di area dapur umum yang menyediakan makanan bergizi gratis. Pria tersebut juga kerap memamerkan keuntungan finansial yang diklaimnya diperoleh dari proyek Makanan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa lembaganya telah memberikan teguran kepada mitra tersebut. BGN juga dilaporkan telah menjatuhkan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dimiliki oleh Hendrik di Cimahi, Jawa Barat.

Sanksi ini diberikan karena ditemukannya fasilitas dapur yang dianggap tidak memadai. “Sementara dihentikan sampai terjadi perbaikan fasilitas,” tegas Dadan pada Rabu, 25 Maret 2026.

3. Alasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Menetapkan Hari Rabu sebagai Hari WFH untuk ASN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah secara resmi menetapkan hari Rabu sebagai hari pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi para aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diambil sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi ketidakstabilan ekonomi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Pengumuman mengenai kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat memimpin apel di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim pada hari Rabu, 25 Maret 2026. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan di balik penetapan hari Rabu sebagai hari WFH bagi ASN.

Menurut Emil Dardak, Pemprov Jatim sengaja menghindari penetapan hari Jumat untuk pelaksanaan WFH. Hal ini didasari kekhawatiran bahwa WFH pada hari Jumat justru dapat mendorong terjadinya work from anywhere (WFA), terutama di kawasan wisata. “Kalau Jumat nanti malah bisa WFA di tempat wisata. Sedangkan kami ingin mengurangi mobilitas masyarakat,” ungkap Emil.

Emil menambahkan bahwa jumlah total ASN di lingkungan Pemprov Jatim mencapai 81.700 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 40.000 di antaranya adalah ASN yang bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan.

Ia menjelaskan bahwa kedua bidang ASN ini telah dirancang untuk bekerja dengan sistem piket dan wajib berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tidak memungkinkan untuk sepenuhnya bekerja secara daring.