Pemkot Malang Pantau Stok Sembako Menghadapi Kenaikan Harga

Pemkot Malang Terus Pantau Harga Bahan Pokok

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus memantau pergerakan harga bahan pokok di pasaran sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliandi, menjelaskan bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan berbasis data sebelum mengambil kebijakan.

“Kami lihat data dulu, kemudian cek langsung ke lapangan,” ujarnya. “Kalau ada kenaikan harga, kami telusuri sampai ke distributor untuk mengetahui penyebabnya.”

Setelah mengetahui faktor pemicu kenaikan, hasil pemantauan tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. “Setelah itu kami laporkan ke pimpinan untuk menentukan langkah berikutnya, apakah perlu pasar murah, sembako murah, atau warung tekan inflasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemantauan harga dilakukan secara rutin, termasuk pengecekan langsung ke pasar untuk memastikan kondisi riil di lapangan. “Besok kami juga akan cek lagi ke lapangan,” katanya.

Eko Sri Yuliandi menegaskan, kebijakan pengendalian harga secara menyeluruh tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, terutama jika kenaikan dipicu oleh faktor nasional atau global. “Pemerintah pusat yang akan mengambil kebijakan besar. Daerah tugasnya memantau dan menyiapkan langkah strategis,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, terutama untuk komoditas yang dipengaruhi harga pabrikan. “Kalau dari pabrikan naik, itu pasti berdampak. Kita menunggu arahan lebih lanjut dari pusat,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa hingga saat ini kenaikan harga sembako di Kota Malang masih dalam batas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. “Yang penting saat ini kenaikannya masih terjangkau,” pungkasnya.

Kenaikan Harga Dipengaruhi Kondisi Ekonomi Global

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menilai kenaikan harga sejumlah komoditas saat ini tidak bisa ditangani hanya di tingkat daerah karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, khususnya harga minyak dunia. “Kalau kita lihat, kenaikan sembako ini efek dari minyak dunia. Hampir semua terdampak, termasuk pupuk dan bahan pendukung lainnya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bahan pangan, tetapi juga pada komponen pendukung seperti plastik. Bayu yang juga memiliki usaha katering menceritakan kenaikan harga. “Plastik naik dua kali lipat, katering juga naik. Itu sudah terasa sejak sebulan terakhir,” katanya.

Menurut Bayu, intervensi yang dilakukan pemerintah daerah melalui operasi pasar hanya bersifat jangka pendek untuk menenangkan kondisi pasar. Untuk solusi yang lebih efektif, diperlukan kebijakan fiskal di tingkat nasional. “Kalau hanya mengandalkan anggaran di daerah, itu hanya untuk menenangkan pasar. Kalau ingin lebih tajam, harus ada intervensi nasional,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Malang tidak bisa menanggung beban tersebut sendirian karena kebijakan yang memengaruhi harga bersifat nasional bahkan internasional. “Pemkot tidak bisa sendiri, harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini bukan hanya masalah daerah,” tegasnya.

Bayu menyebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Malang untuk membahas langkah mitigasi yang bisa dilakukan dalam menghadapi kenaikan harga tersebut.

Tantangan Pengendalian Harga di Tingkat Daerah

Pemkot Malang menghadapi tantangan dalam mengendalikan harga bahan pokok karena kenaikan harga sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali daerah. Misalnya, kenaikan harga minyak dunia dapat memengaruhi biaya produksi dan distribusi barang, sehingga berdampak pada harga akhir yang dibayar konsumen.

Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti plastik dan pupuk juga menjadi isu yang memengaruhi sektor usaha kecil dan menengah. Bayu Rekso Aji menyoroti hal ini, menyatakan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bahan pangan, tetapi juga pada komponen pendukung yang sangat penting bagi aktivitas ekonomi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mencakup pengambilan kebijakan yang lebih luas dan berkelanjutan, serta upaya untuk memperkuat sistem distribusi dan pasokan bahan pokok di wilayah setempat.

Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

• Peningkatan pengawasan terhadap harga di pasar
• Penyediaan program subsidi atau bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak
• Koordinasi dengan pihak swasta dan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas harga

Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dapat tercapai keseimbangan dalam menjaga harga bahan pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat.