DPRD Minta Pemkab Bangka Barat Cari Pajak Baru

Kondisi Keuangan Daerah yang Mengkhawatirkan

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Samsir, menyatakan bahwa penurunan pendapatan daerah di wilayahnya harus diimbangi dengan inovasi dan peningkatan potensi pendapatan. Hal ini disampaikannya sebagai respons terhadap berkurangnya transfer dari pusat ke daerah. Selain itu, APBD Bangka Barat mengalami defisit sekitar Rp100 miliar.

Untuk menghadapi situasi ini, Samsir menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD akan mencari sumber pendapatan baru dari sektor pajak yang belum tergarap. Ia berharap pemerintah daerah segera membuat langkah-langkah untuk mengembalikan kondisi keuangan daerah ke kondisi normal.

Menurut keterangan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), APBD Bangka Barat pada tahun 2026 mengalami defisit sekitar Rp100 miliar. Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu turun tangan untuk memberikan solusi kepada pemerintah daerah.

Solusi dari Sektor Pajak

Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini dapat diperoleh dari dua sektor utama. Pertama, perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar di Bangka Barat.

Samsir menjelaskan bahwa meskipun Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) sudah dipungut oleh pemerintah pusat, daerah tetap memiliki hak atas luasan tanah. “Yang bisa menjadi hak kita yaitu luasan tanahnya. Jika PBB-P3 ini memang dari pusat, tapi mereka dari sisi pohon sawitnya, nah hak kita dari PBB-P2,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa Kabupaten Bangka Barat memiliki banyak perkebunan sawit dengan luasan ribuan hektare. Dengan memanfaatkan potensi ini, daerah dapat meningkatkan pendapatan. “Jika kita kalikan dengan kewajiban mereka harus bayar misalnya per hektare, ini luar biasa, kelihatan ini belum tergarap,” ujarnya.

Potensi Tambahan dari Izin Usaha Pertambangan

Selain itu, Samsir menyebutkan bahwa luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang ada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) juga bisa menjadi sumber pendapatan. “Ini kan selama ini kami tanyakan bahwa PBB-P2, mereka (PT Timah) mengatakan kami sudah melakukan pembayaran PBB-P3, tapi PBB-P2 itu adalah kewenangan daerah yang bisa diambil,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, DPRD Bangka Barat akan memanggil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) serta stakeholder terkait untuk dengar pendapat terkait PBB-P2.

Langkah Tindak Lanjut

Samsir menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi tantangan keuangan saat ini. Ia berharap langkah-langkah yang diambil dapat membantu mengurangi defisit APBD dan meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Dengan memaksimalkan potensi pajak yang belum tergarap, seperti PBB-P2 dari perkebunan sawit dan IUP PT Timah, daerah dapat memperkuat posisi keuangannya. Ini menjadi langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan.