Kurangi Pengeluaran Rp 20 T, MBG Kini Diantar Saat Hari Sekolah

Perubahan Skema Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan perubahan skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan berlaku mulai sekarang. Salah satu perubahan utama adalah bahwa menu MBG hanya akan diberikan pada hari sekolah dan tidak lagi disalurkan saat hari libur. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan penggunaan anggaran yang tersedia.

Perubahan ini diharapkan dapat menghemat anggaran hingga Rp 20 triliun per tahun. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi lintas kementerian/lembaga dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa kebijakan sebelumnya dinilai kurang efektif karena tetap menyalurkan MBG saat hari libur.

“Dalam rangka perbaikan, efektivitas pelaksanaan, kalau kemarin (MBG diberikan selama) 6 hari, hari libur dikasih juga. Nah, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan MBG itu (diberikan saat) hari sekolah, (murid) datang 5 hari,” ujar Zulhas seperti dikutip dari Antara.

Zulhas memberikan contoh bahwa penyaluran MBG saat libur Lebaran tidak berjalan optimal karena siswa tidak berada di sekolah. “Kalau libur Lebaran, kan, kalau (diberikan MBG) juga tidak efektif. Jadi itu libur tidak ada lagi (penyaluran MBG ke siswa), hanya diberikan di hari sekolah,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan distribusi MBG tetap berjalan bagi kelompok rentan. Berdasarkan pedoman dari Badan Gizi Nasional melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap menerima bantuan enam hari dalam sepekan, tanpa terpengaruh oleh kalender libur sekolah.

Sementara itu, siswa dan santri masih bisa memperoleh paket MBG selama libur, namun bergantung pada kesiapan sekolah atau pesantren dalam mengatur distribusi. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Menurut Zulhas, skema distribusi di wilayah tersebut bisa lebih fleksibel, termasuk kemungkinan penambahan hari pemberian bantuan. “Tetapi yang 3T dan yang tinggi sekali stunting-nya, tentu ada penanganan khusus. Selain 5 hari sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari,” jelasnya.

Zulhas menegaskan bahwa program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak mengalami perubahan karena dinilai sudah berjalan baik dan krusial bagi masa depan generasi mendatang. “Perlu disempurnakan saat ini, iya. Tapi (MBG untuk) ibu hamil dan menyusui dan balita sangat penting, karena itu akan menentukan masa depan anak-anak kita yang pada akhirnya akan menentukan masa depan Indonesia. (Sejauh ini) Tidak ada perubahan apa pun,” kata Zulhas.

Hemat Anggaran Hingga Rp 20 Triliun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menaksir pemangkasan frekuensi program MBG bagi siswa sekolah menjadi lima hari dalam sepekan tersebut, bisa menghemat anggaran hingga Rp 20 triliun. “Ya, kita prediksi kurang lebih Rp 20 triliun per tahun,” ujar Dadan usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Untuk distribusi makanan menurut Dadan, tetap mengikuti kehadiran penerima manfaat. Sekolah dengan lima hari belajar menerima lima kali, sedangkan sekolah dengan enam hari tetap menerima enam kali. “Untuk anak sekolah, untuk yang lima hari sekolah kita berikan lima hari, untuk yang enam hari kita berikan enam hari,” kata Dadan.

Dadan menegaskan bahwa pihaknya tetap menyalurkan MBG enam hari dalam sepekan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Wilayah tersebut antara lain berada di Nusa Tenggara Timur, Papua, serta sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Di daerah-daerah 3T, kemudian juga daerah-daerah seperti NTT, Papua itu pasti tetap akan enam hari,” ujar Dadan.

BGN juga memastikan tidak ada perubahan pada gaji pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski frekuensi distribusi di beberapa wilayah dikurangi. “Tidak, tetap. Kan selama ini juga segitu,” kata dia.

Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah menekan beban anggaran akibat tekanan global, termasuk konflik di Asia Barat. Dengan perubahan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat sistem pangan nasional sambil tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang paling rentan.