Keamanan Pasukan Perdamaian Dipertanyakan, Legislator Minta Pemerintah Selidiki

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap berbagai masalah yang dihadapi pasukan perdamaian di Lebanon.

“Pemerintah harus segera mendorong investigasi yang menyeluruh, transparan, dan independen,” ujar Kang TB melalui layanan pesan, Sabtu (4/4).

Beberapa waktu lalu, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) kembali menjadi korban luka-luka akibat ledakan di El Adeisse, Lebanon Selatan pada Jumat (3/4). Insiden tersebut menambah daftar panjang risiko yang dihadapi pasukan perdamaian Indonesia di wilayah konflik.

Selain tiga prajurit yang terluka, tiga prajurit TNI lainnya dinyatakan gugur di Lebanon.

Kang TB mengatakan perwakilan Indonesia di level global tidak boleh diam terhadap insiden yang diterima pasukan perdamaian.

“Perwakilan Tetap RI di PBB perlu melayangkan desakan resmi kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretariat Jenderal PBB untuk mengusut tuntas insiden ini,” ujarnya.

Menurut eks Sesmilpres itu, fokus investigasi harus memastikan apakah ledakan di Lebanon merupakan dampak eskalasi konflik yang tidak disengaja atau justru bentuk pelanggaran hukum internasional.

“Fokus investigasi harus memastikan apakah ini murni dampak konflik atau ada unsur kesengajaan,” kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Kang TB menegaskan bahwa sanksi tegas harus dijatuhkan apabila ada unsur serangan ke prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian.

“Jika terbukti ada serangan terhadap personel penjaga perdamaian, itu pelanggaran serius dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam forum internasional. Sebab, serangan terhadap atribut dan personel PBB tidak bisa ditoleransi.

Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayjen itu menekankan pentingnya peran aktif Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam mengawal proses investigasi.

“Kemlu harus melakukan monitoring ketat terhadap seluruh tahapan penyelidikan oleh UNIFIL, mulai dari pengumpulan bukti, analisis data, hingga verifikasi kronologi kejadian. Selain itu, Kemlu juga harus memastikan hak-hak prajurit yang terluka terpenuhi dan terus memberikan tekanan diplomatik agar proses ini berjalan tuntas,” jelasnya.

Selain investigasi, TB Hasanuddin juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pasukan TNI di Lebanon.

Dia meminta Mabes TNI segera melakukan peninjauan terhadap prosedur operasional dan perlindungan personel di lapangan.

“Evaluasi harus mencakup peninjauan posisi pos agar berada di zona yang lebih aman, peningkatan perlindungan fisik di pangkalan, serta pengetatan SOP saat terjadi eskalasi di sekitar area tugas,” ujarnya.

Kang TB mengingatkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius keberlanjutan keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL jika situasi terus memburuk.

“Kalau kehadiran kita di sana tidak lagi memberikan manfaat signifikan dan justru membahayakan prajurit TNI, sementara pihak-pihak di lapangan tidak kooperatif dan PBB terlihat lemah, opsi untuk menarik pasukan harus mulai dipikirkan secara serius,” tegasnya.

Namun, dia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia tetap penting dengan tidak mengorbankan keselamatan prajurit.

“Keselamatan prajurit itu prioritas utama. Komitmen internasional harus tetap dijalankan, tetapi dengan perhitungan matang dan perlindungan maksimal bagi setiap personel kita,” ujarnya.