Respons Pakar Ekonomi Terhadap Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi: Wajar di Tengah Krisis Global, Risiko Minimal

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Dinilai Wajar oleh Pakar Ekonomi

Pemerintah melalui Pertamina telah menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 18 April 2026. Hal ini menjadi perhatian utama bagi para pakar ekonomi, khususnya dalam konteks krisis energi global dan dampak terhadap masyarakat.

Harga BBM nonsubsidi yang naik mencakup beberapa jenis bahan bakar, seperti Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan sebelumnya yang tidak sesuai dengan kondisi pasar.

Fahmy Radhi, pakar ekonomi bidang energi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan langkah wajar. Menurutnya, kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi dianggap kurang tepat. “Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi seharusnya mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Meskipun tidak selalu proporsional, penyesuaian harga tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi ekonomi global. “Selama ini harga BBM nonsubsidi, khususnya RON 92 ke atas ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi,” tambah Fahmy.

Dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap masyarakat dinilai relatif kecil. Konsumsi BBM nonsubsidi tidak sebesar BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, sehingga pengaruhnya tidak signifikan. “Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan. Karena konsumen BBM non-subsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna pertalite dan solar. Selain itu, BBM non-subsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” jelas Fahmy.

Menurut Fahmy, kebijakan pemerintah yang menahan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Ia juga menilai risiko peralihan konsumsi ke BBM nonsubsidi kecil karena pengguna BBM nonsubsidi umumnya tidak mudah beralih ke BBM dengan oktan lebih rendah, karena pertimbangan performa mesin kendaraan.

Penjelasan dari Pakar Ekonomi Lain

Robert Winerungan, pakar ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima), juga menyambut baik kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM nonsubsidi sambil menjaga harga BBM subsidi. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. “BBM nonsubsidi itu dikonsumsi masyarakat kelas atas yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi,” ujarnya.

Robert menilai harga BBM di Indonesia masih relatif murah dibandingkan sejumlah negara lain, terutama untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Namun, ia mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi melalui pembatasan yang lebih tegas. “Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.

Selain itu, Robert menekankan pentingnya memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman guna menghindari kelangkaan serta antrean panjang di lapangan. “Terpenting juga mendorong masyarakat untuk lebih efisien dalam menggunakan BBM,” tegasnya.

Kesimpulan

Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dilakukan oleh pemerintah dinilai wajar oleh para pakar ekonomi. Langkah ini dianggap sebagai koreksi dari kebijakan sebelumnya dan sejalan dengan kondisi pasar global. Dampak terhadap masyarakat dinilai relatif kecil karena konsumsi BBM nonsubsidi tidak sebesar BBM subsidi. Pemerintah juga diminta untuk menjaga pasokan BBM subsidi dan mendorong penggunaan yang lebih efisien.