Kemandirian Energi sebagai Solusi untuk Krisis Global
Krisis energi global yang semakin mengancam menjadi tantangan besar bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab utama krisis ini adalah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang berpotensi menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global dan dampaknya terhadap harga minyak di pasar dunia.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto, menjelaskan bahwa kemandirian nasional menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman ini. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup besar serta jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. Namun, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan yang tepat agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya.
Perkuat Sektor Industri dan Ekonomi Domestik
Priyo menilai bahwa penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global.
“Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya.
Selain itu, ancaman penutupan Selat Hormuz telah meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia. Jalur strategis ini selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia.
Dampak pada APBN dan Subsidi Energi
Priyo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi.
“Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya.
Pengendalian Konsumsi BBM dan Diversifikasi Energi
Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak.
“Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri,” ungkapnya.
Ketahanan Energi sebagai Fondasi Keberlanjutan
Diajuga menekankan, ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya.
Diplomasi dan Keseimbangan Politik Luar Negeri
Priyo juga menilai krisis ini menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu.
“Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya.
Energi Alternatif sebagai Strategi Jangka Panjang
Akhirnya, Priyo mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
“Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” ucapnya.
