Dua Kapal Perang AS Lewati Selat Hormuz

Amerika Serikat Mengirim Kapal Perusak Rudal ke Selat Hormuz

Kapal perusak rudal Amerika Serikat (AS) telah melintasi Selat Hormuz, menurut pernyataan Komando Pusat AS (CENTCOM). Pada hari Sabtu (11/4/2026), USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy dikabarkan sudah melewati perairan tersebut sebelum melanjutkan operasi di Teluk Arab.

Operasi ini dilakukan untuk menyingkirkan ranjau laut yang ditanam oleh Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC). CENTCOM menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk membuka rute pelayaran yang dinilai aman bagi aktivitas maritim. Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, menyampaikan tujuan operasi tersebut secara langsung.

“Hari ini, kami memulai proses membangun jalur baru, dan kami akan membagikan jalur aman ini dengan industri maritim segera untuk mendorong aliran perdagangan yang bebas,” ujar Cooper.

Selat Hormuz sebagai Jalur Vital Distribusi Energi Dunia

Selat Hormuz merupakan jalur laut sempit yang memiliki peran strategis dalam perdagangan global. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam dunia melintas di kawasan ini, termasuk distribusi pupuk dan berbagai komoditas komersial lainnya.

Iran menutup akses selat bagi sebagian besar kapal setelah serangan AS-Israel dimulai pada 28 Februari 2026. Hanya kapal yang sudah memperoleh izin sebelumnya yang tetap dapat melintas di perairan tersebut.

Dampak dari penutupan ini terasa luas terhadap distribusi logistik. Pengiriman barang komersial dan militer mengalami hambatan besar, sementara harga bahan bakar global ikut melonjak.

Iran Bantah Klaim AS Soal Perlintasan Kapal Militer

Pihak Iran segera menolak pernyataan dari AS terkait perlintasan kapal perang tersebut. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran menegaskan klaim itu tidak benar dan menyebut seluruh aktivitas pelayaran berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran.

Komando Angkatan Laut IRGC juga mengeluarkan peringatan keras terhadap kapal militer asing. Mereka menegaskan tindakan tegas akan diambil jika ada kapal yang mencoba melintas tanpa izin, dan hanya kapal sipil dengan syarat tertentu yang diperbolehkan melintas.

Direktur Jenderal Institut Stabilitas Strategis Asia Selatan yang berbasis di Pakistan, Maria Sultan, memberikan penjelasan tambahan dalam wawancara televisi terkait kondisi di lapangan.

“Jadi pahami, [jika] Iran tidak memberikan perlintasan aman, mustahil bagi armada militer Amerika untuk bergerak bebas di Selat Hormuz,” katanya.

Negosiasi AS dan Iran Berlangsung di Islamabad

Situasi ini berlangsung bersamaan dengan pertemuan langsung antara delegasi AS dan Iran di Islamabad, Pakistan. Pihak AS diwakili Wakil Presiden JD Vance, sedangkan delegasi Iran dipimpin ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf.

Pertemuan tersebut menjadi kontak tingkat tinggi pertama sejak Revolusi Islam Iran 1979. Dialog ini digelar setelah kedua negara menyepakati gencatan senjata awal yang telah diumumkan sebelumnya.

Meski telah ada kesepakatan awal, sejumlah isu penting masih menjadi perdebatan antara kedua pihak. Topik yang dibahas mencakup program nuklir Iran, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta posisi aksi Israel di Lebanon dalam kerangka gencatan senjata.

Di sisi lain, pejabat Iran menyebut terdapat pemahaman agar Israel menghentikan serangan di Beirut dan wilayah sekitarnya meski belum diumumkan secara resmi. Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim News Agency, melaporkan bahwa kendali atas Selat Hormuz menjadi salah satu isu utama dalam perundingan.

Peran Organisasi Maritim Internasional (IMO)

Organisasi Maritim Internasional (IMO) menyatakan bahwa Iran tidak bisa memungut biaya tol di Selat Hormuz. Beberapa laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Iran ingin mengenakan pajak di Selat Hormuz, namun hal ini masih dalam pembahasan.

Seiring dengan gencatan senjata, Iran masih mempertahankan penutupan Selat Hormuz, yang berdampak pada stabilitas pasar mata uang seperti Rupiah.