Tiga Tentara Gugur, RI Minta PBB Evaluasi Keamanan Pasukan Damai

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pasukan penjaga perdamaian. Permintaan ini muncul setelah tiga prajurit TNI gugur dalam misi di Lebanon.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan keselamatan personel yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). “Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi perlindungan, agar pasukan perdamaian kita ini sehat dan selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” ujar Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026).

Pemerintah juga menyampaikan duka cita atas gugurnya Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadon. Selain itu, tiga prajurit lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan masih dalam proses penanganan.

Sugiono menegaskan bahwa pemerintah telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat untuk merespons insiden tersebut. Permintaan itu telah disetujui Prancis sebagai penanggung jawab isu Lebanon di Dewan Keamanan. “Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” kata Sugiono.

Ia menekankan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan karena mereka bertugas menjaga stabilitas, bukan terlibat dalam konflik. “Mereka adalah pasukan penjaga perdamaian, bukan pembuat perdamaian. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat atau menciptakan perdamaian,” ujar Sugiono.

Pemerintah melihat insiden ini sebagai momentum penting untuk memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik. Langkah diplomatik akan terus ditempuh untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Tindakan yang Diambil oleh Pemerintah

Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah antara lain:

• Mengajukan permintaan resmi kepada PBB untuk meninjau kembali sistem keamanan pasukan penjaga perdamaian.
• Meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat untuk membahas insiden yang terjadi.
• Menyampaikan duka cita secara resmi kepada keluarga para prajurit yang gugur dan yang terluka.
• Meningkatkan koordinasi dengan negara-negara anggota PBB terkait keamanan dan perlindungan pasukan penjaga perdamaian.

Komentar dari Menteri Luar Negeri

Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian. Ia menilai bahwa pasukan penjaga perdamaian memiliki peran kritis dalam menjaga stabilitas di wilayah konflik. “Mereka bertugas untuk menegakkan perdamaian, bukan terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, mereka harus diberi perlindungan yang memadai,” tambahnya.

Upaya Masa Depan

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan upaya diplomatis guna meningkatkan perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian di seluruh dunia. Hal ini termasuk memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional dan negara-negara mitra.

Peran Pasukan Penjaga Perdamaian

Pasukan penjaga perdamaian memiliki peran vital dalam menjaga perdamaian di wilayah-wilayah yang sedang mengalami konflik. Mereka bertugas untuk:

• Menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah konflik.
• Melindungi penduduk sipil dari ancaman kekerasan.
• Membantu proses perdamaian dan pemulihan pasca-konflik.

Dengan adanya insiden yang terjadi, pemerintah berharap bisa memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasukan penjaga perdamaian di masa depan.