Siak efisiensi besar, PPPK tetap dipertahankan

Bupati Siak Afni Zulkifli menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memilih opsi merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai solusi dalam menghadapi tekanan fiskal yang sedang dialami oleh pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, sebagian besar wilayah di Indonesia menghadapi situasi serupa, yaitu penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kewajiban menjalankan program prioritas nasional tetap harus dipenuhi. Hal ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian cepat melalui efisiensi dan penguatan disiplin anggaran.

Menurut Afni, belanja pegawai di Kabupaten Siak saat ini mencapai kisaran 36 hingga 38 persen, yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30 persen. Untuk menyesuaikan diri dengan aturan tersebut, diperlukan pengurangan anggaran sebesar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.

Sebagai langkah penyesuaian, Pemkab Siak telah melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Meskipun demikian, Afni menegaskan bahwa kebijakan merumahkan PPPK tidak akan dilakukan.

Ia mengakui bahwa upaya ini bukanlah hal mudah, namun harus dilakukan agar pemerintah daerah tidak terkena sanksi fiskal. Afni juga menegaskan komitmennya untuk menjaga agar tidak ada pegawai yang kehilangan pekerjaan. Menurutnya, solusi lain akan terus dicari meskipun seluruh pihak harus ikut merasakan dampak dari pengetatan anggaran.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya perubahan pola pembangunan di tingkat kampung. Para penghulu dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) diminta untuk tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga mengarahkan dana desa ke kegiatan produktif yang mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Afni memberikan contoh beberapa program yang sudah berjalan, seperti pengembangan peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, serta budidaya sayuran hidroponik yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Selain itu, pemerintah daerah juga membuka akses pemanfaatan aset daerah bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku UMKM. Skema yang disiapkan dibuat lebih fleksibel, termasuk kemungkinan pembayaran sewa setelah panen serta relaksasi jika terjadi gagal panen.

Menurut Afni, aset daerah harus digunakan sebagai sarana produksi yang mendukung ekonomi masyarakat, bukan menjadi beban tambahan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi berbasis kampung sebagai respons atas tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Pemerintah kampung diharapkan mampu bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi lokal.

Afni menambahkan bahwa pemerintah kabupaten dan kampung saat ini menghadapi tantangan yang sama, khususnya dalam kondisi fiskal yang tidak mudah.