Gibran Bicara Soal Guru Honorer dan PPPK, Ini Penjelasannya

Kunjungan Wapres Gibran ke SD Inpres Kaniti, Kupang

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Kaniti di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan pernyataan terkait kegelisahan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), khususnya guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru berstatus PPPK dan honorer.

Gibran menyampaikan janji tersebut secara langsung kepada guru-guru saat berkunjung ke SD Inpres Kaniti yang telah selesai direnovasi oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa meskipun masih ada banyak kekurangan, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk memperbaiki kondisi guru-guru tersebut.

“Untuk guru-guru, saya tahu sekarang masih banyak kekurangan, tetapi ini terus kita (pemerintah) coba carikan solusinya, terutama untuk PPPK dan honorer,” ujar Wapres Gibran kepada para guru SD Inpres Kaniti, Kupang, NTT, Senin (6/4).

Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menekankan bahwa pemerintah saat ini sedang memastikan tidak ada guru-guru yang terdampak melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Gubernur NTT.

“Makanya, kemarin kami mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Pak Gubernur (NTT, red). Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan,” tambah Gibran.

Menurut Wapres, meskipun memiliki status kepegawaian yang berbeda, para guru memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan anak-anak, termasuk yang bersekolah di SD Inpres Kaniti. Dalam pertemuannya dengan Wapres Gibran, Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti Yuliana Nenabu menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah yang telah memperbaiki sekolah, mengingat sebelumnya bangunan tempat belajar-mengajar itu dalam keadaan yang kurang layak.

Yuliana juga mengungkapkan harapan agar tidak ada tenaga pendidik di SD Inpres Kaniti yang dirumahkan. “Izin kami sampaikan keluhan kami, kalau bisa (guru) PPPK jangan dirumahkan, karena di sini ada 10 orang. Kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti terganggu sekali,” kata Kepala Sekolah kepada Wapres Gibran.

Kunjungan Gibran ke SD Inpres Kaniti, Senin, merupakan yang kedua kalinya setelah kunjungan pertama pada Mei 2025. Dalam kunjungan pertamanya itu, Gibran menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah kepada guru dan anak-anak murid SD Inpres Kaniti.

SD Inpres Kaniti merupakan salah satu sekolah yang direnovasi oleh pemerintah pada tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi sekolah berlangsung selama 90 hari kerja sejak 1 Oktober 2025 sampai dengan 29 Desember 2025.

Renovasi sekolah mencakup pembangunan dan perbaikan 11 ruang kelas lama, tiga ruang kelas baru, satu ruang administrasi, satu rumah dinas guru, dan satu unit toilet. Seusai meninjau hasil renovasi bangunan sekolah, Gibran juga menyempatkan waktu kunjungannya itu untuk memotivasi para siswa agar lebih semangat belajar.

“Sekarang ruang kelasnya sudah bagus, sudah dibangun dengan baik. Anak-anak, adik-adik harus semangat belajar. Jangan ada tembok-tembok yang dicorat-coret,” kata Wapres Gibran kepada para siswa yang didampingi oleh guru-gurunya.

SD Inpres Kaniti saat ini memiliki total 420 siswa, yang terbagi dalam 16 rombongan belajar, dan didukung oleh 25 guru dan dua tenaga kependidikan.