Pemprov Kalsel Tidak Terapkan WFH, Gubernur Muhidin Anggap Tidak Darurat

Kebijakan WFH di Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menetapkan kebijakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan menerapkan sistem kerja dari rumah (Work from Home/WHF). Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi wilayah yang dinilai masih dalam keadaan kondusif dan tidak memerlukan penyesuaian sistem kerja.

Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melakukan rapat bersama. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada kendala dalam mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan, sehingga tidak diperlukan penerapan WFH.

“Hari ini kami rapatkan kembali. Tidak ada WFH karena di sini tidak ada kendala. Semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya usai rapat di Banjarbaru, Senin (6/4).

Keputusan ini diambil sebagai respons atas anjuran pemerintah pusat untuk menerapkan WFH setiap Jumat. Anjuran tersebut bertujuan untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) menyikapi tersendatnya suplai dari Timur Tengah pasca-perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat.

Namun, Gubernur Muhidin mengkhawatirkan adanya potensi masalah jika WFH diterapkan tanpa pengawasan ketat. Ia menilai bahwa ada risiko penyalahgunaan waktu kerja oleh pegawai.

“Dikhawatirkan dianggap libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan meningkatnya mobilitas pegawai ke luar daerah jika sistem kerja fleksibel diterapkan.

“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemprov Kalsel menilai bahwa efektivitas kerja dan penggunaan anggaran akan lebih terjaga jika aktivitas tetap dilakukan secara langsung di kantor atau Work from Office (WFO). Sebagai alternatif, pemprov berencana mengoptimalkan hari kerja dengan kegiatan peningkatan kapasitas ASN.

Salah satunya melalui pelatihan dan agenda koordinatif. “Rencana Jumat, kami akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III. Salah satunya pelatihan manajemen risiko bekerja sama dengan BPKP,” ujar Muhidin.

Penanganan di Daerah Lain

Sementara itu, Pemkab Tanahbumbu masih belum memutuskan apakah menerapkan WFH atau tidak. Bupati Andi Rudi Latif tidak ingin terburu-buru mengekor langkah kota besar tanpa kajian matang.

Namun Andi menilai mobilitas di Tanbu masih sangat terkendali sehingga urgensi penerapan WFH belum krusial.

“Di daerah kita tingkat mobilitasnya tidak terlalu tinggi, sehingga masih perlu penyesuaian dengan aktivitas yang ada,” ujarnya.

Kajian sedang dilakukan mencakup bagian mana saja yang memungkinkan untuk bekerja secara digital dan bagian yang tetap harus hadir di kantor secara fisik.

Namun Andi menekankan bahwa esensi dari kebijakan ini adalah efisiensi. “Jadi nanti kita lihat sesuai kebutuhan,” ucapnya.