Berita Populer Kalteng: Karyawan Bank Bobol Rp 16 M, WFH Harus Optimal

Kebijakan WFH ASN di Kalimantan Tengah: Langkah Menuju Birokrasi 4.0

Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat di lingkungan pemerintah daerah dianggap sebagai langkah progresif menuju transformasi birokrasi yang lebih modern. Akademisi FISIP Universitas Palangka Raya, Suprayitno, menilai kebijakan ini bukan hanya sekadar memindahkan tempat kerja, tetapi juga bagian dari perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, dalam perspektif manajemen publik, ini merupakan langkah menuju Birokrasi 4.0. Tidak hanya bekerja dari rumah, tetapi juga transformasi dalam mengelola sumber daya manusia dan pelayanan publik yang selama ini belum efisien. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini juga mendorong perubahan pola kerja dari berbasis kehadiran menjadi berbasis hasil.

Penerapan kebijakan ini dinilai telah dilakukan sebelumnya saat pandemi COVID-19, sehingga pemerintah daerah tidak akan mengalami kendala berarti. Dengan demikian, kebijakan ini bisa menjadi model untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di masa depan.

Realisasi Belanja Kementerian di Kalimantan Tengah Capai Rp725,52 Miliar

Realisasi belanja kementerian/lembaga di Kalimantan Tengah pada awal 2026 tumbuh tajam, dengan lonjakan terbesar ditopang sektor pertahanan dan pembangunan infrastruktur jalan. Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja kementerian/lembaga tercatat mencapai Rp725,52 miliar atau 10,31 persen dari total pagu Rp7.034,51 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng, Herry Hernawan, mengungkapkan bahwa angka tersebut tumbuh 56,90 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penyebab utamanya adalah tingginya realisasi belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang. Secara keseluruhan, belanja APBN di Kalimantan Tengah hingga akhir Februari telah mencapai Rp3.579,28 miliar atau 15,88 persen dari pagu, naik Rp30,12 miliar atau 0,85 persen secara tahunan.

Penguatan Internet di Fasilitas Umum Desa di Kalimantan Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menyiapkan penguatan jaringan internet di fasilitas umum desa pada 2026, terutama untuk wilayah yang masih sulit sinyal atau masuk kategori blank spot. Langkah ini dilakukan setelah akses internet di kantor desa dinilai sudah lebih dulu diprioritaskan pada tahap sebelumnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa pemetaan kebutuhan jaringan dilakukan berdasarkan data yang diajukan kabupaten. Menurutnya, pendekatan awal penanganan blank spot memang difokuskan pada fasilitas pemerintahan desa, terutama kantor desa.

Target Serapan Beras 2026 Bulog Kalteng Capai 15.800 Ton

Kepemimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah resmi berganti mulai 1 April 2026. Jabatan Pemimpin Wilayah yang sebelumnya dipegang Budi Sultika kini diserahterimakan kepada Erwin Budiana, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara. Sementara Budi Sultika mendapat penugasan baru sebagai Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh.

Memasuki awal masa tugasnya di Kalimantan Tengah, Erwin Budiana langsung menyoroti target penyerapan beras yang harus dicapai Bulog sepanjang 2026. Ia mengatakan target penyerapan tahun ini ditetapkan sebesar 15.800 ton setara beras.

Tes Urine Pegawai Ditjenpas Kalteng untuk Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika

Pengawasan terhadap narkotika di lingkungan pemasyarakatan tak hanya menyasar warga binaan, tetapi juga dimulai dari internal petugas melalui tes urine yang digelar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Senin (6/4/2026). Pemeriksaan berlangsung di Aula Tjilik Riwut dan diikuti seluruh pegawai, termasuk Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, bersama jajaran pejabat administrator.

Tes urine ini dilakukan di tengah perhatian terhadap pentingnya menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap steril dari penyalahgunaan narkotika, terutama karena petugas memiliki peran langsung dalam sistem pembinaan warga binaan.

Karyawan Bank Kalteng Diduga Bobol Dana Perusahaan Rp16 Miliar

PT Bank Kalteng merespons dugaan tindakan fraud atau perbuatan curang dengan memanipulasi daya yang melibatkan oknum internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Diketahui sebelumnya, karyawan di internal Bank Kalteng inisial R telah didakwa melakukan tindak pidana perbankan dengan membobol dana perusahaan senilai Rp 16,4 miliar. Hal itu terungkap dalam sidang yang berlangsung di PN Palangka Raya pada Kamis (2/4/2026).

Dirut Bank Kalteng, Maslipansyah, menegaskan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, terlebih yang bertentangan dengan prinsip integritas dan kepercayaan yang menjadi fondasi utama industri perbankan.

Pembangunan Sarana Pascapanen Bulog di Kalteng Mulai Berjalan

Pembangunan sarana pascapanen untuk mendukung penyimpanan hasil serapan beras di Kalimantan Tengah mulai berproses di tiga kabupaten. Tiga daerah yang masuk dalam tahapan tersebut yakni Kabupaten Kapuas, Barito Timur, dan Pulang Pisau. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan, pembangunan sarana pascapanen menjadi bagian dari penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah.

“Alhamdulillah Bulog Kalteng juga diberi kesempatan untuk membangun sarana infrastruktur pascapanen,” ujarnya, Senin (6/4/2026).