5 Gedung 4 Lantai di Jakarta Wajib Terhubung CCTV Akibat Ledakan SPBE Bekasi

Pemprov DKI Jakarta Mewajibkan Gedung Lebih dari Empat Lantai Terkoneksi CCTV

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa gedung dengan lebih dari empat lantai wajib terhubung dengan kamera pengawas atau CCTV yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan integrasi sistem keamanan dan memperkuat pengawasan di seluruh wilayah ibu kota.

“Kami telah memutuskan bahwa gedung-gedung yang memiliki lantai lebih dari empat akan dikoneksikan dengan CCTV milik Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, Jakarta akan menjadi lebih terintegrasi dan aman,” ujar Pramono usai menghadiri acara halal bihalal bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, pada Sabtu (4/4/2026).

Pemprov DKI berharap langkah ini dapat mempermudah proses pemantauan dan pencegahan kejahatan serta membantu aparat dalam menangani berbagai situasi darurat.

Ledakan SPBE di Bekasi Menimbulkan Kerugian Material

Sebanyak 47 kepala keluarga (KK) terdampak kebakaran yang disertai ledakan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, pada Rabu (1/4/2026) malam. Selain itu, 22 bangunan juga mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut.

Camat Mustika Jaya, Maka Nachrowi, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap para korban. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua KK yang terkena dampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.

BGN Minta Maaf atas Insiden Keracunan MBG di Jakarta Timur

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim). Sebelumnya, sebanyak 33 siswa di SDN Pondok Kelapa 09, 37 siswa di SDN Pondok Kelapa 01, 31 siswa di SDN Pondok Kelapa 07, dan 34 orang di SMAN 91 menjadi korban keracunan.

Insiden ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas makanan yang disediakan dalam program MBG. BGN berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan bahwa program ini tetap aman bagi peserta didik.

YLBHI Tidak Percaya Ada Motif Dendam dalam Kasus Penyiraman Air Keras

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan ketidakpercayaannya terhadap analisis yang menyebut ada motif dendam pribadi di balik kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Analisis ini disampaikan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) periode 2011-2013, Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto.

Menurut YLBHI, kasus teror terhadap Andrie tidak hanya disebabkan oleh rasa dendam, melainkan juga bisa terkait dengan konflik politik atau kepentingan tertentu. Hal ini memicu pertanyaan tentang mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap aktivis yang sering kali menjadi target dari tindakan represif.

KPK Masih Usut Kasus Bupati Pati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyelidikan terhadap kasus Bupati Pati Sudewo. Salah satu aspek yang diteliti adalah proses penyerahan uang kepada calon perangkat desa. Pemeriksaan dilakukan terhadap enam saksi di Kantor Kepolisian Sektor Sumber Rembang, pada Kamis (2/4/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya terus memperluas investigasi untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Proses ini dilakukan guna memberikan keadilan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.