Iran Tolak Proposal Damai AS, Tuntut Kompensasi Penuh dan Pencabutan Sanksi Tanpa Syarat
Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran semakin memanas, dengan Teheran secara tegas menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Washington melalui mediator Pakistan. Usulan yang terdiri dari 15 poin kunci ini, termasuk gencatan senjata satu bulan dan penghentian pengayaan uranium, disambut dingin oleh Iran. Teheran bersikeras bahwa perang hanya akan berakhir jika AS bersedia membayar kompensasi penuh atas kerusakan infrastruktur yang terjadi dan mencabut seluruh sanksi ekonomi tanpa syarat.
Pihak Iran juga menekankan bahwa AS, sebagai pihak yang memulai peperangan, tidak berhak menentukan kapan konflik tersebut akan berakhir. Pernyataan ini secara definitif menutup pintu bagi negosiasi yang dianggap merugikan kedaulatan Iran.
Posisi Militer Iran: Siap Tempur dan Kendali Penuh Selat Hormuz
Mohsen Rezaei, Penasihat Militer Senior Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menegaskan bahwa militer Iran tetap dalam posisi siaga tempur. “Kita melihat bahwa angkatan bersenjata kita melakukan operasi dan aktivitas dengan kuat,” ujar Rezaei dalam pidato televisinya. Ia menambahkan bahwa perang hanya akan berhenti jika semua tuntutan kompensasi Iran terpenuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pihak agresor.
Lebih lanjut, Rezaei menuntut jaminan internasional yang mengikat secara hukum untuk mencegah campur tangan AS di masa depan. Senada dengan itu, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf melalui unggahan di platform X, menuntut hukuman yang lengkap dan penuh penyesalan bagi para agresor.
Sementara itu, laporan intelijen AS mengindikasikan adanya pemasangan ranjau oleh Iran di Selat Hormuz. Namun, Juru Bicara Militer Iran, Ebrahim Zolfaghari, membantah klaim tersebut. Ia menyatakan bahwa Teheran memiliki kendali penuh atas Teluk Persia hingga perairan Oman, sehingga tidak perlu memasang ranjau. “Dominasi kami sudah cukup kuat. Kami akan menggunakan segala cara untuk memastikan keamanan, dan negara luar tidak berhak ikut campur,” tegas Zolfaghari.
Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi pasokan energi global, dengan sekitar 20 persen minyak dunia melintasinya. Ketegangan di wilayah ini secara otomatis menempatkan pasar energi dunia dalam kondisi siaga tinggi.
Rincian Proposal 15 Poin AS dan Peran Mediator Pakistan
Sebelumnya, AS dilaporkan telah mengajukan proposal diplomatik berisi 15 poin kepada Iran untuk mengakhiri konflik yang semakin memanas. Proposal ini disampaikan melalui Pakistan, yang bertindak sebagai mediator antara kedua negara. Laporan yang terungkap pada Selasa (24/3/2026) tersebut mencakup poin-poin krusial yang bertujuan untuk meredakan ketegangan pasca-aksi militer besar-besaran yang terjadi di awal tahun ini.
Menurut media Israel, Channel 12, rencana awal adalah agar AS dan Iran menyepakati gencatan senjata selama satu bulan. Masa jeda pertempuran ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan negosiasi berdasarkan kerangka kerja yang telah diajukan.
Poin-Poin Kunci dalam Proposal AS:
Pembatasan Program Nuklir: Iran diminta untuk menghentikan pengayaan uranium dan menyerahkan seluruh material uranium yang telah diperkaya. Poin ini menjadi sorotan utama mengingat potensi uranium yang diperkaya untuk pengembangan senjata nuklir.
Pembukaan Akses Selat Hormuz: AS mendesak agar akses di Selat Hormuz dibuka tanpa hambatan. Jalur strategis ini sangat vital karena dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Blokade sebelumnya oleh Iran telah memicu lonjakan harga energi global secara signifikan.
Imbal Balik yang Ditawarkan AS:
Jika Iran memenuhi poin-poin tersebut, AS menawarkan beberapa imbalan, antara lain:
- Penghapusan Sanksi Ekonomi: Seluruh sanksi ekonomi internasional yang dikenakan terhadap Iran akan dicabut.
- Bantuan Energi Nuklir Sipil: Iran akan menerima bantuan untuk pengembangan energi nuklir yang murni untuk tujuan sipil, termasuk di fasilitas Bushehr.
Optimisme Donald Trump di Tengah Eskalasi
Meskipun Gedung Putih belum mengeluarkan komentar resmi, Presiden AS Donald Trump dilaporkan optimis terhadap proposal ini. Pernyataan optimisme ini muncul setelah eskalasi besar pada 28 Februari 2026, yang dipicu oleh serangan terhadap seorang pemimpin tertinggi Iran, yang kemudian menimbulkan aksi balasan dari pihak Iran.
Menariknya, proposal 15 poin ini dilaporkan tidak mencantumkan upaya perubahan rezim (regime change) di Iran. Hal ini menjadi poin penting mengingat pemerintah Iran baru saja menghadapi gelombang protes massal di dalam negeri.
