Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa mekanisme penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi telah diatur dalam regulasi pemerintah dan mengikuti pergerakan harga energi di pasar global. Pernyataan ini disampaikan oleh Bahlil setelah menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin, menanggapi wacana kenaikan BBM nonsubsidi sebesar 10 persen yang diberitakan akan berlaku mulai 1 April 2026.
Bahlil menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 terdapat dua formulasi harga BBM, yaitu untuk sektor industri dan nonindustri. Ia menegaskan bahwa harga BBM industri tidak perlu diumumkan secara resmi karena sudah terus berubah sesuai dengan harga pasar.
“Di Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri, tanpa diumumkan pun, dia terus terjadi berdasarkan harga pasar,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (1/4/2026).
Ia menambahkan bahwa BBM kategori industri biasanya digunakan oleh kelompok masyarakat yang mampu serta sektor usaha. Contohnya adalah bahan bakar dengan angka oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98. Karena penggunaannya tidak mendapat subsidi, maka perubahan harga BBM tidak menjadi beban negara.
“Bensin RON 95 dan 98 itu kan digunakan oleh kelompok masyarakat mampu. Selama mereka mampu membayar, silakan. Tugas negara menyiapkan yang mampu membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali,” tambahnya.
Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa fokus utama kebijakan energi adalah perlindungan masyarakat melalui BBM subsidi. Bahlil memastikan bahwa keputusan terkait harga BBM subsidi berada langsung di tangan Presiden Prabowo Subianto, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.
“Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah, saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan kondisi masyarakat,” imbuh Bahlil.
Sebelumnya, Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication Pertamina, menyatakan bahwa belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM jenis Pertamax. Oleh karena itu, proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujar Baron, dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.
Baron meminta masyarakat untuk mencari informasi harga BBM yang valid melalui saluran resmi Pertamina. Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap imbauan pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga BBM Nonsubsidi
Pergerakan Harga Pasar Global
Harga BBM nonsubsidi sangat bergantung pada dinamika harga minyak mentah di pasar internasional. Fluktuasi harga minyak mentah dapat memengaruhi biaya produksi dan distribusi BBM.Regulasi Pemerintah
Pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas terkait harga BBM nonsubsidi, termasuk formulasi harga untuk sektor industri dan nonindustri. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan konsumen.Kemampuan Ekonomi Konsumen
Pengguna BBM nonsubsidi umumnya adalah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Oleh karena itu, harga BBM tidak dibiayai oleh subsidi pemerintah.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah
Fokus pada Perlindungan Masyarakat
Pemerintah tetap memberikan prioritas pada perlindungan masyarakat melalui BBM subsidi. Keputusan terkait harga BBM subsidi diambil oleh presiden dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.Koordinasi dengan Stakeholder
Pemerintah bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Pertamina untuk memastikan informasi harga BBM yang akurat dan transparan.Peningkatan Kesadaran Penggunaan Energi
Pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan efisien, sehingga dapat mengurangi beban ekonomi dan lingkungan.
