Serapan anggaran capai 95 persen, DPRD Padang desak OPD hadirkan inovasi dan kemandirian daerah

Ringkasan Berita:

• Komisi II DPRD Kota Padang mendorong OPD menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.
• Program harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
• DPRD juga menyoroti masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kota Padang terhadap anggaran dari pemerintah pusat.
• Pemko Padang diminta memperjelas arah pembangunan serta menentukan sektor unggulan yang memiliki nilai jual kuat.

, PADANG – Komisi II DPRD Kota Padang mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak hanya berfokus pada capaian target program, tetapi juga menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Padang bersama tiga dinas mitra, yakni Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Pangan, serta Dinas Perdagangan, yang digelar di Ruang Komisi II, Senin (30/3/2026).

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar Jambak, mengatakan secara umum kinerja ketiga dinas tersebut menunjukkan tren positif.

Realisasi program bahkan disebut telah mendekati angka 95 persen dari target yang ditetapkan.

“Secara umum capaian target sudah cukup baik, bahkan mendekati 95 persen. Ini tentu patut diapresiasi,” ujarnya usai rapat.

Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat OPD terlena. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran atau persentase target yang tercapai.

“Tidak cukup hanya mengejar target. Yang lebih penting adalah inovasi ke depan. Program harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kota Padang terhadap anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian daerah.

Miswar menilai, Pemko Padang perlu memperjelas arah pembangunan serta menentukan sektor unggulan yang memiliki nilai jual kuat.

“Kita minta kejelasan arah pembangunan Kota Padang ke depan. Apa yang menjadi nilai jual utama kota ini harus diperkuat. Jika terus bergantung pada dana pusat tanpa inovasi, kemandirian akan sulit tercapai,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya setiap anggaran yang dialokasikan dalam APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, penggunaan anggaran harus disertai dengan hasil yang terukur, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Setiap anggaran harus punya feedback yang jelas. Tidak hanya habis digunakan, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Terkait program yang dipaparkan dalam rapat, Miswar mengakui keterbatasan fiskal masih menjadi kendala. Namun, hal itu dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menghadirkan terobosan.

“Kita paham anggaran terbatas. Tapi kalau hanya mengandalkan anggaran tanpa pengelolaan yang baik, tentu tidak akan cukup,” katanya.

Karena itu, ia meminta seluruh dinas mitra untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Setiap program diharapkan memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta memberikan dampak berkelanjutan.

“Jangan sampai anggaran hanya berjalan rutin tanpa perubahan signifikan. Harapannya, setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberi dampak dan mendorong kemandirian ekonomi Kota Padang,” tegasnya.(*)