Pemkab Lamongan Serahkan LKPD 2025, BPK Jatim Siap Audit

Komitmen Akuntabilitas Keuangan Daerah: Lamongan Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK Jatim

Pemerintah Kabupaten Lamongan menunjukkan komitmen kuatnya terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penyerahan ini dilakukan pada hari Senin, 30 Maret 2026, di Sidoarjo.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, secara langsung menyerahkan dokumen penting tersebut kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin. Momen ini menandai langkah awal dari proses audit yang akan dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan untuk tahun anggaran yang telah disebutkan.

“Penyerahan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Bupati Yuhronur Efendi pada Kamis, 02 April 2026.

Beliau menekankan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dalam setiap program serta kegiatan daerah adalah pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah, menurut Bupati, harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan itu sendiri, peningkatan kinerja organisasi, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses administrasi keuangan.

Harapan untuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Dengan penyerahan LKPD ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyambut baik proses audit yang akan dilakukan oleh BPK. Yuhronur Efendi menyatakan harapannya agar Kabupaten Lamongan kembali dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK sebagai bentuk apresiasi atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kewajaran penyajian laporan keuangan, menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, merupakan fokus utama dalam setiap pemeriksaan. Beliau menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD dilakukan untuk menilai sejauh mana laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

“Pemeriksaan LKPD dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan,” ungkap Yuan Candra Djaisin.

Empat Indikator Utama dalam Audit BPK

Proses audit yang akan dilakukan oleh BPK bersifat komprehensif dan akan mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. BPK akan memberikan rekomendasi yang konstruktif guna terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan.

Dalam proses penilaian kewajaran penyajian laporan keuangan, terdapat empat indikator utama yang menjadi perhatian BPK:

• Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini memastikan bahwa data keuangan disajikan secara konsisten dan dapat diperbandingkan.
• Kecukupan Pengungkapan: Seluruh informasi penting yang relevan dengan kondisi keuangan daerah harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang baik memberikan gambaran yang utuh kepada para pemangku kepentingan.
• Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: Pengelolaan keuangan daerah harus selalu selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi jaminan bahwa setiap transaksi dan kebijakan keuangan telah melalui koridor hukum yang benar.
• Efektivitas Sistem Pengendalian Intern: BPK juga akan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sistem pengendalian intern yang kuat berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan, kesalahan, dan pemborosan dalam pengelolaan keuangan.

Melalui proses audit yang ketat dan objektif, BPK berharap dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk terus menyempurnakan tata kelola keuangannya. Komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi ini tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan bukti nyata dari upaya Pemkab Lamongan untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset serta keuangan daerah. Dengan adanya proses audit ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, efisien, dan efektif, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lamongan.