Bahagia Tanpa Puskesmas: Kisah Palue & Hewokloang

Evaluasi Pembangunan Sikka: Sorotan Kritis Terhadap Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Maumere – Suasana penutupan masa sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka Tahun Anggaran 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sikka diwarnai dengan sorotan tajam dari Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi. Berbagai isu krusial, terutama terkait pembangunan dua fasilitas kesehatan vital dan kualitas sektor pendidikan, menjadi fokus utama dalam pidato penutupannya.

Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah pembangunan dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yakni Puskesmas Palue dan Puskesmas Hewokloang. Kedua proyek ini dilaporkan telah menjadi topik hangat perbincangan publik, baik di ruang maya media sosial maupun dalam forum resmi DPRD Sikka.

Ketua DPRD Sikka, yang akrab disapa Stef, menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan fondasi kebahagiaan masyarakat. Namun, ironisnya, pembangunan di bidang ini justru seringkali memicu gelombang protes. “Protes muncul ketika masyarakat merasa tidak nyaman dengan situasi yang dihadapi. Padahal, kenyamanan adalah bagian integral dari kesehatan jiwa. Bagaimana warga Palue dan Hewokloang dapat merasa bahagia jika pembangunan puskesmas di kedua wilayah ini gagal memberikan manfaat karena tidak tersalurkan sebagaimana mestinya?” ujar Stef dengan nada prihatin.

Lebih lanjut, Stef mengungkapkan kekhawatirannya atas dugaan adanya unsur kesengajaan dalam kegagalan pembangunan tersebut. Ia menyoroti bahwa insiden kegagalan fungsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka bukanlah kali pertama, melainkan telah berulang kali terjadi. “Ini menunjukkan adanya sesuatu yang tidak sehat di lingkungan Dinas Kesehatan,” tegas politisi PDI Perjuangan Sikka ini.

Menurut pandangannya, Bupati Sikka adalah “dokter utama” yang seharusnya mampu mendiagnosis dan menangani permasalahan kesehatan di dinas tersebut. Namun, jika “dokter” ini pun dinilai gagal, maka diperlukan intervensi dari lembaga yang lebih ahli. “Kami melihat kegagalan pembangunan puskesmas bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar rakyat,” tegasnya.

LKPJ: Momen Evaluasi Kolektif, Bukan Sekadar Dokumen Administratif

Stef juga mengingatkan bahwa LKPJ Bupati bukanlah sekadar dokumen administratif semata. Ia melihatnya sebagai momen evaluasi komunal yang sangat penting, yang menuntut tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya individu.

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat: Agenda yang Terabaikan?

Dalam pidatonya, Stef turut menggarisbawahi pentingnya pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

“Jika kita mengacu pada tema-tema tersebut, pertanyaan krusial dalam evaluasi kita adalah sejauh mana keseriusan pemerintah dalam mengeksekusi Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk sektor pendidikan dan kesehatan?” tanyanya retoris.

Ia menyoroti rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Sikka, meskipun anggaran yang dialokasikan telah melebihi 20 persen. “Masih banyak fasilitas sekolah yang rusak, sementara pekerjaan pembangunan baru dan rehabilitasi justru dilakukan dengan kualitas rendah. Distribusi tenaga pendidik pun tidak merata, dan program beasiswa belum berjalan optimal,” ungkapnya.

Stef menduga bahwa kebijakan pendidikan di Sikka masih terlalu berorientasi pada proyek dan cenderung mengabaikan aspek kehidupan masyarakat. Ia mencontohkan kegagalan pengadaan laptop untuk para guru di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Sikka pada tahun anggaran 2025.

“Di satu sisi, pemerintah menuntut guru untuk beradaptasi dengan teknologi, namun di sisi lain justru menggagalkan pengadaan laptop. Hal ini menambah penderitaan guru dengan memperlambat hak-hak mereka seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji ke-13, dan kepastian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” keluhnya.

Ia membandingkan kondisi ini dengan institusi kapitalis yang cenderung menggunakan manusia sebagai alat untuk meraup keuntungan tanpa memperhatikan hak-hak mereka.

Melihat data statistik yang menunjukkan bahwa sekitar 70,28 persen atau 244.926 jiwa warga Kabupaten Sikka belum atau tidak menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Stef menegaskan bahwa pemerataan pembangunan sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama ke depan. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer.