Indonesia, melalui Presiden terpilih Prabowo Subianto, telah mengemukakan gagasan untuk berperan sebagai mediator dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Namun, mantan Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda menekankan bahwa inisiatif semacam ini bukan semata-mata bergantung pada kapabilitas negara, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesediaan pihak-pihak yang berkonflik untuk bernegosiasi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Hassan Wirajuda setelah menghadiri sebuah pertemuan penting di Istana Merdeka pada Selasa, 3 Maret 2026. Acara tersebut dihadiri oleh para mantan presiden, wakil presiden, dan menteri luar negeri, serta para pemimpin partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen.
“Kami tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kami belum melihat tanda-tanda itu,” ujar Hassan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Ia menegaskan bahwa peran mediasi memerlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa.
Pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu dimanfaatkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memaparkan perkembangan situasi terkini terkait eskalasi konflik di kawasan Teluk. “Khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak diantara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran,” jelas Hassan, merujuk pada fokus utama diskusi.
Implikasi Global dan Peran PBB yang Melemah
Dalam pertemuan tersebut, Presiden terpilih Prabowo Subianto secara khusus menyoroti implikasi dari konflik antara AS-Israel dengan Iran terhadap Indonesia dan tatanan dunia secara global. Ia menggarisbawahi kekhawatiran mengenai situasi di mana tatanan dunia yang ada tidak lagi efektif, dan negara-negara yang menjadi korban serangan militer tidak lagi memiliki saluran untuk mengadu atau mencari perlindungan.
Situasi ini diperparah oleh melemahnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hassan Wirajuda menyatakan bahwa PBB saat ini dinilai tidak lagi memiliki peran yang signifikan, dan tatanan dunia berbasis aturan atau rule-based order yang selama ini dijunjung tinggi kini hanya menjadi konsep di atas kertas. “Dan memang tidak ada kekuatan memaksa apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar,” tuturnya, menggambarkan kesulitan dalam penegakan hukum internasional ketika negara-negara adidaya terlibat.
Dilema Internasional dan Komunikasi Antar Tokoh Nasional
Menurut Hassan, kondisi geopolitik yang semakin memanas ini menciptakan dilema bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, Prabowo Subianto memandang penting untuk mengkomunikasikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia kepada tokoh-tokoh nasional yang hadir dalam pertemuan tersebut. Komunikasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis ke depan.
Dampak Ekonomi dan Perhitungan Durasi Konflik
Selain aspek geopolitik dan keamanan, Prabowo Subianto juga membahas implikasi ekonomi dari perang yang dilancarkan oleh AS-Israel terhadap Iran. Hassan Wirajuda merinci bahwa diskusi mencakup perhitungan potensi efek perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya terkait dengan pasokan minyak dan gas. “Potensi efek dari perang ini terhadap kepada ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita,” ungkapnya.
Mantan Menteri Luar Negeri periode 2001-2009 ini juga menyampaikan bahwa Prabowo Subianto turut membahas perkiraan mengenai lamanya perang ini akan berlangsung. Perubahan pandangan mengenai durasi konflik juga menjadi sorotan. “Tapi juga dari sisi kalkukasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Sebelumnya (Presiden AS) Donald Trump mengatakan berapa hari, tetapi sekarang bicara berapa minggu,” kata Hassan, menunjukkan ketidakpastian dan potensi perpanjangan konflik.
Peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian
Lebih lanjut, pertemuan antara Prabowo Subianto dan para tokoh nasional juga membahas mengenai status dan peran Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Mengingat situasi geopolitik yang semakin memanas, pertimbangan mengenai langkah Indonesia ke depan menjadi sangat krusial.
“Kami bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan posisi dan mandat BoP, kita akan berhitung lagi sisi itu,” ujar Hassan. Diskusi ini menggarisbawahi perlunya evaluasi ulang terhadap mandat dan efektivitas Dewan Perdamaian di tengah gejolak global yang sedang berlangsung.
