Nawipa-Geley: Pendidikan Gratis dan SSH untuk Masa Depan Papua Tengah

Evaluasi Setahun Kepemimpinan: Papua Tengah Fokus Pendidikan dan Kesejahteraan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar sebuah forum diskusi strategis untuk mengevaluasi dan membedah kinerja selama satu tahun kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley. Acara ini menjadi platform penting untuk meninjau komitmen dan arah pembangunan daerah sejak dilantik pada 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026.

Talkshow yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Nabire, ini dipandu oleh jurnalis senior Andy F. Noya. Dalam forum yang dikemas secara interaktif, berbagai topik krusial dibahas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, bisnis, investasi, hingga pembangunan infrastruktur. Tidak hanya itu, diskusi juga merambah pada upaya penyediaan lapangan pekerjaan melalui program pemerintah pusat maupun kebijakan gubernur.

Pendidikan Gratis dan Berkualitas sebagai Pilar Utama Pembangunan

Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa kunci kemajuan bangsa terletak pada pendidikan. Ia menyoroti program terobosan yang telah diimplementasikan, yaitu pembebasan biaya pendidikan di tingkat SMP, SMA, dan SMK bagi seluruh warga Papua Tengah. Kebijakan ini berlaku tanpa memandang suku, ras, agama, maupun golongan.

“Ini mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, bagi semua. Baik itu orang Papua maupun non-Papua di Provinsi ini,” tegas Meki Nawipa, menekankan inklusivitas program tersebut.

Menjawab tantangan geografis dan keamanan di wilayah konflik, pemerintah provinsi membangun sekolah berasrama (boarding school) di Nabire. Konsep ini didasarkan pada filosofi “sekolah unggulan bagi yang tidak diunggulkan”. Anak-anak yang dianggap tertinggal akan dibina secara ketat sejak dini, mulai pukul 04.00 WIT, dengan tujuan membangun karakter, disiplin, dan menumbuhkan harapan baru.

Wakil Gubernur Deinas Geley menambahkan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam menciptakan daya tarik suatu daerah. “Di mana pendidikan belum ada, di situ belum ada daya pikat. Tapi jika di tengah masyarakat pendidikan itu ada, di situ muncul daya pikat luar biasa,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi konsistensi Gubernur Meki Nawipa dalam mewujudkan janji-janji politiknya. “Saya akui Gubernur saya ini sangat luar biasa. Apa yang kita pernah bicarakan sebelumnya, kini sudah ditanam di juklak dan juknis,” ungkapnya.

Deinas Geley juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi kepemimpinan. “Pendidikan adalah kepemimpinan, orang sekolah itu untuk memimpin sesuatu. Tanpa itu, apa yang kita kerjakan hari ini tidak akan berhasil ke depan,” tandasnya.

Sekolah Sepanjang Hari (SSH): Solusi Komprehensif untuk Anak Papua

Salah satu program prioritas yang dibahas secara mendalam adalah Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Gubernur Meki Nawipa menjelaskan bahwa konsep ini merupakan pelengkap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat, dengan pendekatan kearifan lokal.

Dalam program SSH, sekolah menyediakan berbagai kebutuhan siswa:

• Sanitasi dan Kebersihan: Siswa difasilitasi handuk dan sabun untuk mandi di sekolah, memastikan kebersihan dan kesehatan terjaga.
• Gizi dan Perlindungan: Dengan penyediaan makanan tiga kali sehari dan aktivitas belajar hingga sore hari, siswa diharapkan terhindar dari pengaruh negatif lingkungan luar.
• Ekonomi Lokal: Program ini juga memberdayakan mama-mama Papua sebagai penyedia konsumsi, menciptakan lapangan kerja di tingkat akar rumput.

Profesor Agus Sumule, seorang pakar pendidikan, menambahkan bahwa program SSH tidak membebani guru reguler. Pemerintah telah menyiapkan Guru Pendamping khusus untuk mendukung literasi, numerasi, dan pendidikan karakter di sore hari. Program ini diklaim telah menunjukkan hasil positif di beberapa wilayah dan kini mulai meluas di Papua Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah, Nurhaidah Meki Nawipa, mengungkapkan optimisme meskipun tantangan geografis dan keamanan masih ada. “IPM kita naik 0,2 poin secara signifikan dalam satu tahun ini. Ini bukan hal mudah tapi kami buktikan bahwa itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Fince Florentina Revasy, atau Ibu Guru Flo, seorang guru pendamping, turut memberikan kesaksian. Ia menjelaskan bahwa guru pendamping melanjutkan kegiatan setelah jam belajar reguler selesai, sehingga tidak mengganggu tugas guru pagi. Fokus utama mereka adalah memperkuat kemampuan literasi dan numerasi anak-anak Papua yang memiliki keterbatasan waktu belajar di rumah.

Dampak nyata dari program ini sangat dirasakan. “Jujur, kadang kami guru agak terlambat, tapi anak-anak sudah datang duluan saking semangatnya. Mereka merasa di sekolah itu ada yang mereka dapatkan. Orang tua pun merasa tenang karena anak-anak mereka dijamin oleh pemerintah dari pagi sampai sore,” ungkap Flo dengan haru. Ia juga mengapresiasi dukungan penyediaan buku bacaan, alat tulis, serta Alkitab yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.

Sinkronisasi Kebijakan dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Talkshow ini tidak hanya membahas capaian program prioritas, tetapi juga mengupas arah kebijakan strategis hingga tahun 2029, termasuk hambatan birokrasi yang masih dihadapi. Forum ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) tetap berjalan sesuai jalur.

Acara ini mempertemukan para pengambil kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan. Seluruh bupati dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah hadir untuk menyelaraskan program daerah dengan visi besar gubernur. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala instansi teknis turut menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja mereka. Kehadiran unsur Forkopimda dan Sekretaris Daerah semakin memperkuat legitimasi forum ini sebagai rujukan evaluasi tahunan. Perspektif yang lebih luas turut diperkaya dengan kehadiran para pengamat, akademisi, dan ahli di bidang pembangunan wilayah.