Kepala BP BUMN Pulang Kampung: Soroti Lesunya Ekonomi Sumbar

Ekonomi Sumatera Barat Tertinggal, Butuh Perbaikan Serius

Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, menempatkannya di posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, apalagi jika disandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi di provinsi ini tercatat hanya sebesar 3,3 persen, sementara tingkat inflasi mencapai 6 persen. Kondisi ini menjadi sorotan tajam dari Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, yang merupakan putra asli Minangkabau.

Saat melakukan kunjungan ke kampung halamannya pada Jumat (20/2), Dony Oskaria menyampaikan keprihatinannya dan mendesak para pemimpin di Sumatera Barat untuk segera memikirkan solusi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti perbandingan yang mencolok dengan provinsi tetangga, Jambi.

“Bayangkan PDRB Jambi tinggi dari Sumbar,” ujar Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai COO Danantara. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita masyarakat Jambi lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Sumatera Barat. Data menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di Sumbar hanya mencapai Rp 54,33 juta, jauh tertinggal dibandingkan Jambi yang mencatat angka Rp 79,8 juta per orang.

Menurut Dony, salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan ekonomi ini adalah dengan membangun sektor industri. Ia menggambarkan situasi ekonomi yang sudah memburuk, di mana pengeluaran masyarakat dua kali lipat lebih besar dari pendapatan mereka.

“Keadaan sudah buruk. Pengeluaran dua kali lipat pendapatan,” tegas Dony Oskaria saat berada di kawasan pabrik PT Semen Padang pada Jumat yang sama.

Lebih dari Sekadar Angka: Isu Sosial dan Infrastruktur yang Mendesak

Selain isu ekonomi yang memprihatinkan, Dony Oskaria juga mengungkapkan rasa sedih dan mirisnya melihat berbagai fenomena sosial yang terjadi di Sumatera Barat. Ia menyoroti maraknya peredaran narkoba dan fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang semakin meresahkan. Tak hanya itu, masalah kebersihan dan sanitasi juga menjadi perhatian serius. Data menunjukkan bahwa sanitasi di Sumatera Barat merupakan yang terburuk kedua di Indonesia, hanya berada di atas Papua. Peredaran narkoba bahkan dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat desa.

“Ini kegalauan saya yang lama sekali saya tahan. Sumbar perlu perbaikan serius,” ungkap mantan Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia ini, menunjukkan betapa dalam kepeduliannya terhadap kondisi kampung halamannya.

Kunjungan Dony ke Pelindo di Teluk Bayur memberinya gambaran lebih jelas mengenai salah satu akar masalah yang berkontribusi pada tingginya harga komoditas asal Sumatera Barat. Ia mendapati fakta bahwa banyak kapal yang datang ke pelabuhan tersebut dalam kondisi kosong, dan baru berangkat setelah mendapatkan muatan, atau bahkan datang membawa muatan namun kembali dalam keadaan kosong.

“Ini berkontribusi pada mahalnya harga komoditas Sumbar di tempat lain,” tegasnya. Kondisi ini tentu saja merugikan para pelaku usaha dan pada akhirnya membebani konsumen.

Tanah Ulayat dan Potensi Ekonomi yang Belum Teralisasi

Lebih lanjut, Dony Oskaria juga menyinggung isu mengenai tanah ulayat. Ia mengamati bahwa sebagian besar tanah ulayat di Sumatera Barat berada dalam kondisi terlantar dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat, khususnya bagi anak kemenakan. Potensi besar yang dimiliki oleh tanah ulayat ini seolah terbuang sia-sia.

Dony berharap agar ekonomi Sumatera Barat dapat segera bangkit. Ia menekankan bahwa kebangkitan ini tidak bisa hanya dicapai melalui doa semata, melainkan membutuhkan tindakan nyata dan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan untuk mendorong perbaikan ekonomi dan sosial di Sumatera Barat antara lain:

• Pengembangan Industri: Membangun dan memperkuat sektor industri, baik manufaktur maupun industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
• Perbaikan Infrastruktur Logistik: Mengoptimalkan fungsi pelabuhan dan jaringan transportasi lainnya untuk menekan biaya logistik, sehingga harga komoditas asal Sumbar menjadi lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional.
• Penataan Tanah Ulayat: Mencari solusi inovatif untuk mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat secara produktif, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan kebermanfaatan bagi masyarakat pemiliknya.
• Program Penanggulangan Narkoba dan Isu Sosial Lainnya: Melakukan kampanye pencegahan yang masif, rehabilitasi bagi pecandu, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar narkoba. Selain itu, perlu ada upaya edukasi dan pendekatan yang bijak dalam menangani isu-isu sosial lainnya.
• Peningkatan Standar Kebersihan dan Sanitasi: Mengalokasikan anggaran yang memadai dan melaksanakan program-program konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan serta membangun infrastruktur sanitasi yang layak.

Upaya perbaikan ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah, partisipasi aktif dari masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan badan usaha milik negara. Dengan kerja sama yang solid, Sumatera Barat diharapkan dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dan mengatasi berbagai persoalan sosial yang dihadapi.