Aceh Bangkit: Rp 153,3 T Kebutuhan Pemulihan

Aceh Ajukan Anggaran Rp 153,3 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

Pemerintah Aceh telah mengambil langkah signifikan dalam upaya pemulihan pascabencana dengan menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada Pemerintah Pusat. Dokumen krusial ini, yang telah disahkan oleh Gubernur Aceh, memuat analisis mendalam mengenai dampak kerusakan, kerugian yang ditimbulkan, serta strategi komprehensif untuk pemulihan menyeluruh di seluruh wilayah Aceh. Penyerahan dokumen ini dilakukan pada tanggal 3 Februari 2026 dan saat ini tengah menjalani proses verifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa R3P merupakan hasil kolaborasi dari berbagai tingkatan kewenangan, mulai dari kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Aceh sendiri, hingga pemerintah kabupaten/kota. Setiap elemen telah berkontribusi dalam menyusun data kerusakan, estimasi kerugian, dan rancangan pemulihan yang terperinci.

“R3P ini disahkan oleh Gubernur dan memuat semua data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan menyeluruh pascabencana yang diajukan dan disampaikan oleh semua level kewenangan, baik kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Aceh, maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Muhammad MTA dalam sebuah keterangan resmi pada Minggu, 8 Februari 2026.

Proses penyelarasan dokumen ini juga melibatkan partisipasi aktif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Tim Bappenas RI telah melakukan kunjungan langsung ke Aceh untuk menggelar rapat koordinasi intensif dengan Tim Pemerintah Aceh, guna memastikan keselarasan visi dan strategi pemulihan.

Saat ini, tahapan yang sedang berjalan adalah verifikasi administrasi yang dilakukan oleh BNPB. Setelah proses administrasi selesai, BNPB akan melanjutkan dengan verifikasi faktual langsung ke lapangan di seluruh kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

“Saat ini BNPB melakukan verifikasi seluruh dokumen dan kemudian akan melakukan verifikasi faktual ke lapangan (kabupaten/kota) berdasarkan R3P yang kita sampaikan,” jelas MTA lebih lanjut.

Estimasi Kebutuhan Dana Pemulihan yang Sangat Besar

Berdasarkan analisis yang terkandung dalam dokumen R3P, total kebutuhan anggaran untuk memulihkan kondisi Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor diperkirakan mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp 153,3 triliun. Angka ini mencerminkan skala kerusakan dan kompleksitas upaya pemulihan yang harus dilakukan.

Dana sebesar Rp 153,3 triliun ini dialokasikan berdasarkan tingkatan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga serta elemen masyarakat:

• Kementerian/Lembaga Pusat: Diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 41,8 triliun. Dana ini kemungkinan besar akan dialokasikan untuk infrastruktur berskala nasional, bantuan teknis, dan program-program strategis lainnya yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
• Pemerintah Aceh: Alokasi untuk Pemerintah Aceh mencapai Rp 22 triliun. Anggaran ini akan difokuskan pada pemulihan di tingkat provinsi, koordinasi antar daerah, serta program-program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
• Pemerintah Kabupaten/Kota: Menjadi pos anggaran terbesar dengan total Rp 60,43 triliun. Anggaran ini sangat penting karena pemerintah kabupaten/kota adalah garda terdepan dalam penanganan bencana dan pemulihan di tingkat lokal, mencakup perbaikan infrastruktur dasar, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah terdampak.
• Masyarakat dan Dunia Usaha: Alokasi sebesar Rp 29 triliun akan disalurkan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, bantuan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak, serta program-program pemberdayaan ekonomi kreatif pascabencana.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam memimpin upaya pemulihan. Beliau tidak hanya mendorong penyelesaian dokumen R3P, tetapi juga secara aktif mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dan bahu-membahu dalam proses bangkit dari keterpurukan pascabencana. Semangat gotong royong dan solidaritas menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pemulihan yang besar ini.

Pemerintah Aceh berkomitmen untuk senantiasa menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Perkembangan terbaru mengenai tahapan R3P, serta langkah-langkah konkret yang diambil dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, akan terus dikomunikasikan secara berkala kepada publik.

“Jika ada informasi terbaru terkait hal ini, nantinya akan segera kami sampaikan kepada teman-teman media,” pungkas Muhammad MTA, memastikan bahwa informasi yang akurat dan terkini akan selalu tersedia bagi masyarakat.

Upaya pemulihan ini tidak hanya sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat Aceh yang terdampak. Dukungan dari Pemerintah Pusat, partisipasi aktif dari berbagai pihak, serta semangat juang masyarakat Aceh menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan.