Sumbar Heboh: Pedagang Mesum & 10,9 Ha Sekolah Rakyat Tanah Datar

Pesisir Selatan: Pedagang Ditangkap Atas Dugaan Persetubuhan Anak di Bawah Umur

Tim Tekab Darat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pesisir Selatan berhasil mengamankan seorang pria berinisial TN (48) pada Jumat, 20 Februari 2026, sekitar pukul 01.00 WIB. Penangkapan ini dilakukan atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tersangka kini telah dibawa ke Mapolres Pesisir Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pesisir Selatan, AKP Yogie Biantoro, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Menurutnya, tindakan ini diambil setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. “Tim Tekab Darat Unit PPA melakukan penangkapan terhadap tersangka TN dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur,” ujar AKP Yogie.

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Januari 2026. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, penyidik akhirnya menetapkan TN sebagai tersangka. Peristiwa dugaan persetubuhan yang dilaporkan terjadi pada Jumat, 12 Desember 2025, sekitar pukul 21.00 WIB, di kawasan Pasar Kuok, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Korban dalam kasus ini adalah seorang anak perempuan berinisial RS.

Tersangka TN dijerat dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 473 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. TN diketahui merupakan warga Kampung Bukik Kaciak, Kenagarian Bukik Kacik Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Pria yang lahir di Wonosobo ini berprofesi sebagai pedagang sehari-hari.

Polisi telah melakukan berbagai langkah dalam penanganan kasus ini, termasuk melakukan penangkapan tersangka, menyita barang bukti yang relevan, serta memeriksa saksi-saksi terkait. AKP Yogie menegaskan komitmen pihaknya untuk menindak tegas setiap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui atau menjadi korban tindak pidana serupa agar dapat segera ditangani.

Transformasi Hulu Aia: Dari Pembalak Menjadi Penjaga Hutan Melalui Perhutanan Sosial

Masyarakat Hulu Aia, yang terletak di Nagari Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, telah menunjukkan sebuah transformasi luar biasa. Wilayah yang dulunya dikenal dengan aktivitas pembalakan kini bertransformasi menjadi penjaga hutan yang tangguh berkat program Perhutanan Sosial. Kisah ini dibagikan dalam sebuah Workshop Nasional bertajuk “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera”.

Adrison Dt. Gadiang, seorang tokoh masyarakat Hulu Aia, menceritakan perjalanan komunitasnya dalam sesi Dialog Interaktif “Cerita dari Tapak: Memetik Pembelajaran Pendamping Program Perhutanan Sosial yang Inklusif”. Ia mengungkapkan bahwa Hulu Aia pernah berada dalam fase krisis hutan yang parah. Dulu, masyarakat menggantungkan hidup mereka sepenuhnya dari hasil pembalakan dan pembukaan lahan untuk perkebunan. “Kami ini dulu pembalak. Kayu menjadi sumber ekonomi, karena tidak ada pilihan lain,” ujarnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas pembalakan mulai kehilangan daya tariknya. Jarak tempuh untuk mendapatkan kayu semakin jauh, biaya operasional meningkat drastis, dan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama pada sumber air, mulai terasa secara signifikan. Hulu Aia, sesuai dengan namanya, merupakan wilayah hulu bagi dua sungai besar, yaitu Batang Sinipan yang mengalir ke Limapuluh Kota dan Batang Kampar yang mengalir hingga ke Provinsi Riau. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan mulai tumbuh di kalangan masyarakat.

Titik balik ini diperkuat oleh pendampingan intensif dari KKI Warsi, yang memperkenalkan skema Perhutanan Sosial, khususnya Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program ini menjadi jalan bagi masyarakat untuk “menebus kerusakan hutan” yang telah terjadi dan memulihkan ruang hidup bagi generasi mendatang. “Kami punya kesadaran, tapi tidak tahu bagaimana mengembalikan hutan yang sudah dibabat. Pendampingan Warsi membuka jalan itu,” kata Adrison.

Pengelolaan HKm Hulu Aia kini dikembangkan berdasarkan prinsip adat dan ulayat. Sebanyak 88 kepala keluarga, yang seluruhnya merupakan bagian dari enam suku besar di wilayah tersebut, terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan hutan seluas 1.184 hektar. Kawasan ini telah di-SK-kan oleh Menteri Kehutanan melalui SK No 8495/MMENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021.

Peran ninik mamak sangat krusial dalam menentukan wilayah mana yang boleh dimanfaatkan, mana yang harus dipulihkan, dan mana yang sama sekali tidak boleh digarap, terutama kawasan hulu dan sumber air. Riche, Manajer Program KKI Warsi, menjelaskan, “Di Hulu Aia ada wilayah adat nan dak buliah dikelola. Sumber air tidak boleh ada ladang atau penebangan. Kalau rusak di hulu, dampaknya sampai ke Limapuluh Kota dan Riau.”

Setelah memperoleh izin Perhutanan Sosial, langkah nyata yang diambil adalah pemulihan kawasan hutan yang terdegradasi. Masyarakat kini fokus menanam berbagai jenis tanaman bernilai ekonomi dan ekologis, seperti kopi, durian, alpukat, melinjo, mahoni, matoa, manggis, dan kayu manis. “Harapannya hutan kami pulih, dan kami punya sumber ekonomi baru,” ujar Adrison. Dengan kepemimpinan ninik mamak dalam pengelolaan sumber daya alam, tata kelola hutan di Hulu Aia menjadi model yang tidak hanya memperkuat kontrol sosial tetapi juga memastikan keseimbangan antara fungsi ekologis, ekonomi, dan budaya.

Kisah-kisah inspiratif dari lapangan ini dipresentasikan dalam workshop nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan konsorsium WRI Indonesia, KKI Warsi, dan Kawal Borneo Community Foundation. Kegiatan ini merupakan puncak dari Program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods, yang didukung oleh Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI) dan disalurkan melalui Norad. Program ini telah berjalan sejak tahun 2021 dan mendampingi masyarakat di lima provinsi: Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Workshop ini menjadi platform penting untuk berbagi pembelajaran, ide, dan inovasi dari implementasi Perhutanan Sosial, sekaligus mendorong kolaborasi multipihak untuk memperkuat dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari program tersebut. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam sambutannya menyatakan, “Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa yang berhasil menyelamatkan hutan adalah mereka yang mampu bekerja sama dengan masyarakat, menjadikan hutan tidak berjarak dengan rakyat.”

Dalam kesempatan yang sama, konsorsium juga menyerahkan buku “Stories of Impact: Cerita dari Masyarakat dan Komunitas Lokal di Sumatra dan Kalimantan,” yang merangkum pengalaman dan dampak nyata dari pendampingan Perhutanan Sosial di lapangan. Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin, menyampaikan kebanggaan negaranya dalam mendukung upaya tata kelola hutan yang produktif dan inklusif melalui Perhutanan Sosial.

Selama empat tahun lima bulan implementasi, program ini telah berhasil mendampingi lebih dari 57 ribu hektar kawasan Perhutanan Sosial yang telah memperoleh izin, serta memperkuat kapasitas ribuan masyarakat melalui pelatihan pengelolaan usaha dan hutan berbasis komunitas. Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa perubahan yang lahir dari tapak, seperti yang terjadi di Hulu Aia, membuktikan bahwa kearifan lokal dan pendampingan yang konsisten mampu menghasilkan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan. “Setiap langkah yang dimulai dari masyarakat dan setiap kearifan lokal yang dijalankan membawa kebaikan bagi alam dan kehidupan bersama. Terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berdaya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” tutup Adi Junedi.

Tanah Datar Siapkan Lahan 10,9 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang akan berlokasi strategis di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Saat ini, proses pembangunan masih berada pada tahap krusial persiapan administrasi dan kelengkapan lahan.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 10,9 hektare sebagai fondasi pembangunan sekolah tersebut. “Sekarang sedang proses. Kami memproses persiapan lahan, sudah ada 10,9 hektare dan ini tinggal menunggu. Sudah disurvei juga oleh Kementerian PU. Insya Allah tahun ini juga bisa dibangun,” ujar Eka Putra kepada wartawan pada Kamis, 19 Februari 2026.

Eka Putra menjelaskan lebih lanjut bahwa lahan seluas 10,9 hektare tersebut merupakan sebuah hibah berharga dari keluarga besar Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. “Tanah 10,9 hektare itu dihibahkan dari keluarga besar Bapak Dony Oskaria ke Pemda Tanah Datar. Itulah yang kami usulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Tanah Datar,” jelasnya.

Menurut Bupati Eka, pihaknya saat ini tengah fokus untuk melengkapi sejumlah persyaratan administratif yang diminta oleh kementerian terkait. Jika seluruh proses administrasi dapat diselesaikan dengan lancar, pembangunan Sekolah Rakyat ini ditargetkan dapat dimulai pada tahun berjalan. “Prosesnya sudah berjalan, tinggal melengkapi beberapa kekurangan administrasi. Kalau semua selesai, tahun ini bisa dibangun,” katanya optimis.

Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai sebuah institusi pendidikan berasrama yang komprehensif, dengan kapasitas yang diperkirakan mampu menampung hingga 3.000 siswa. Fasilitas pendidikan akan mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain ruang belajar dan fasilitas asrama yang memadai, kawasan sekolah juga akan dilengkapi dengan fasilitas olahraga modern, termasuk lapangan sepak bola berstandar internasional. “Direncakan menampung sekitar 3.000 siswa dari SD, SMP, dan SMA. Semuanya berasrama, dan di dalamnya juga ada lapangan bola tingkat internasional,” ungkap Eka Putra, menggambarkan visi besar di balik pembangunan sekolah ini.