HPN 2026: Perbankan & Pemda NTT Tingkatkan Pengawasan KUR untuk UMKM Unggul

Memperkuat UMKM Nusa Tenggara Timur: Peran Vital Kredit Usaha Rakyat dan Sinergi Antar Lembaga

Kupang – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebuah diskusi publik yang krusial digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara ini menggarisbawahi pentingnya penguatan pengawasan dan pembinaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor penggerak pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di provinsi tersebut.

Dengan tema besar “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” dan subtema yang lebih spesifik, “Peran Perbankan Mendorong Pertumbuhan UMKM di NTT melalui Kredit Usaha Rakyat”, forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan penting. Gubernur NTT, Bapak Melki Laka Lena, bertindak sebagai keynote speaker, didampingi oleh para narasumber terkemuka. Mereka meliputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Bapak Adidoyo Prakoso; Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, Bapak Yan Jh Simarmata; Direktur Utama Bank NTT, Bapak Charlie Paulus; Area Head Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diwakili oleh Pimpinan BRI Cabang Kupang, Bapak Terry Tambun; serta Pengamat Ekonomi Regional, Bapak Dr. James Adam.

Diskusi ini menyoroti kontribusi signifikan sektor perbankan dalam penyaluran KUR, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk memastikan program ini benar-benar efektif.

Realisasi Penyaluran KUR di NTT: Data dan Proyeksi

Dalam paparannya, Bapak Terry Tambun dari BRI Cabang Kupang memaparkan data penyaluran KUR mikro di NTT sepanjang tahun 2025. BRI berhasil menyalurkan dana sebesar Rp1,9 triliun kepada sekitar 58 ribu debitur. Rinciannya adalah:

• Sektor Non-Produksi: Rp1,041 triliun disalurkan kepada 30 ribu debitur.
• Sektor Produksi: Rp868 miliar disalurkan kepada 28 ribu debitur.

Untuk KUR ritel, yang memiliki plafon lebih besar antara Rp100 juta hingga Rp500 juta, BRI menyalurkan sekitar Rp349 miliar kepada 1.200 debitur. Secara kumulatif, total penyaluran KUR di NTT pada tahun 2025 hampir mencapai Rp3 triliun, dengan BRI menjadi penyalur terbesar, mencakup sekitar 70 persen dari total tersebut.

Menatap tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1,9 triliun di NTT. Bapak Terry menyatakan optimisme bahwa target ini tidak hanya akan tercapai, tetapi juga berpotensi terlampaui. Beliau juga menekankan beberapa poin penting terkait kemudahan akses KUR, seperti:

• Program KUR hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan.
• Adanya perubahan regulasi yang memungkinkan pelaku usaha di sektor produksi untuk mengakses KUR berkali-kali dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen.

KUR: Kredit untuk Usaha, Bukan Bantuan Konsumtif

Direktur Utama Bank NTT, Bapak Charlie Paulus, memberikan penekanan penting mengenai hakikat KUR. Beliau mengingatkan bahwa KUR bukanlah bantuan hibah cuma-cuma dari pemerintah, melainkan sebuah fasilitas kredit yang wajib dikembalikan oleh penerima.

“Ini adalah Kredit Usaha Rakyat, jadi harus benar-benar digunakan untuk usaha. Bukan untuk membeli mobil pribadi atau keperluan konsumtif lainnya. Ini adalah pinjaman yang harus dibayar kembali,” tegas Bapak Charlie.

Untuk tahun 2026, Bank NTT telah mendapatkan alokasi penyaluran KUR sebesar Rp350 miliar. Alokasi ini mencakup Rp50 miliar yang secara spesifik diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Skema ini dinilai sangat membantu dalam membiayai berbagai kebutuhan PMI, mulai dari pelatihan, pengurusan visa, pembelian tiket, hingga kebutuhan awal setibanya di negara tujuan.

Tantangan Pengawasan dan Pembinaan UMKM

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Pengamat Ekonomi Regional, Bapak Dr. James Adam, menyuarakan keprihatinan mengenai efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan KUR yang dinilainya belum berjalan optimal. Data yang dipaparkannya menunjukkan sebuah disparitas yang cukup signifikan. Dari total sekitar 566 ribu UMKM yang ada di NTT, hanya sekitar 65 ribu pelaku usaha atau sekitar 11 persen yang berhasil menerima fasilitas KUR pada tahun 2025.

“Jika program ini sudah berjalan sejak tahun 2007, seharusnya sudah semakin banyak UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha dan tidak lagi terus-menerus bergantung pada KUR. Ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan perlu diperkuat secara signifikan,” ujar Bapak Dr. James Adam.

Beliau mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara pihak perbankan dan pemerintah daerah. Bentuk kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pengawasan bersama yang efektif dan program pembinaan yang berkelanjutan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana KUR dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan usaha dan mendorong UMKM naik kelas.

Diskusi publik ini secara tegas menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara institusi perbankan dan pemerintah daerah merupakan elemen kunci. Kolaborasi inilah yang diharapkan dapat menjadikan program KUR benar-benar mampu mendongkrak potensi UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Nusa Tenggara Timur.