3 Besar: Alumni LPDP Jadi WNA, Anggaran MBG Terinci

Sorotan Nasional: Dari Sanksi LPDP Hingga Misi Perdamaian Gaza dan Anggaran Pendidikan

Pada Sabtu, 21 Februari 2026, lanskap berita nasional diwarnai oleh sejumlah isu krusial yang menarik perhatian publik. Tiga topik utama mendominasi perbincangan, mencakup penanganan pelanggaran komitmen beasiswa LPDP, peran pasukan TNI di Gaza, dan perdebatan mengenai alokasi anggaran pendidikan yang dikaitkan dengan program makan bergizi gratis.

LPDP Panggil Suami Penerima Awardee yang Pamer Anaknya Menjadi Warga Negara Asing

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengambil langkah tegas terkait kasus yang melibatkan seorang awardee LPDP dan suaminya. Dwi Sasetyaningtyas (DS), seorang influencer dan alumni LPDP, menjadi sorotan publik setelah video yang menunjukkan kebahagiaannya mendapatkan paspor Inggris untuk anaknya viral di media sosial. Tindakan ini memicu pertanyaan mengenai komitmen para penerima beasiswa negara terhadap kewajiban pengabdian di Indonesia.

LPDP tidak hanya menyoroti DS, tetapi juga memanggil suaminya, yang berinisial AP. Berdasarkan keterangan resmi lembaga tersebut, AP juga merupakan alumnus penerima beasiswa LPDP. Dugaan yang muncul adalah AP belum menyelesaikan kewajiban masa pengabdiannya di Indonesia pasca-menyelesaikan studi.

“LPDP saat ini melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut. LPDP akan melakukan pemanggilan kepada Saudara AP untuk meminta klarifikasi,” demikian pernyataan resmi LPDP melalui akun X mereka pada Jumat, 20 Februari 2026.

Peraturan LPDP sangat jelas mengenai kewajiban para penerima beasiswa. Seluruh awardee dan alumni LPDP diwajibkan menjalani masa kontribusi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada sanksi yang tegas, termasuk kewajiban mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima.

Dalam kasus DS, LPDP mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan studi S2-nya pada 31 Agustus 2017 dan telah menuntaskan masa pengabdiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, LPDP menyatakan tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan DS. Namun, tindakan DS yang memamerkan status kewarganegaraan asing anaknya tetap menjadi perdebatan sengit di ruang publik, menyoroti kembali pentingnya integritas dan komitmen penerima beasiswa negara.

Menteri Luar Negeri: Pasukan Indonesia di Gaza Hanya Akan Bertahan Jika Diserang

Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan klarifikasi penting mengenai keterlibatan pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza. Beliau menegaskan bahwa kehadiran pasukan Indonesia bukanlah untuk melakukan operasi militer atau terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut.

“Tentu saja ada hal-hal yang sifatnya merupakan Rule of Engagement, yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila diserang, dalam rangka mempertahankan diri,” ujar Menlu Sugiono dalam sebuah keterangan pers daring pada Sabtu, 21 Februari 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pasukan Indonesia beroperasi di bawah prinsip pertahanan diri, bukan agresi.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam upaya pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata di Gaza. Fokus utama keterlibatan Indonesia adalah pada upaya-upaya kemanusiaan. “Keterlibatan Indonesia di ISF, kontribusi pasukan Indonesia itu tidak untuk melakukan kegiatan demiliterisasi ataupun operasi militer,” tegasnya.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan menyatakan kesiapan mengirimkan 8.000 prajurit ke Jalur Gaza. Angka ini merupakan kontribusi terbesar dibandingkan negara-negara lain yang turut serta dalam ISF. Komitmen ini muncul setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara keseluruhan, pasukan gabungan untuk misi di Jalur Gaza ini diperkirakan akan mencapai sekitar 20.000 prajurit.

Rincian Anggaran Pendidikan: Penggugat MBG Ungkap Potensi Pemangkasan

Proyek makan bergizi gratis (MBG) menjadi sorotan baru terkait dampaknya terhadap struktur anggaran pendidikan tahun 2026. Pihak penggugat proyek MBG di Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk program ini melalui Badan Gizi Nasional berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada komponen-komponen krusial anggaran pendidikan.

Tim kuasa hukum penggugat, yang dipimpin oleh Abdul Hakim, menyatakan bahwa berdasarkan data yang mereka miliki, sejumlah pos anggaran pendidikan mengalami penurunan alokasi setelah proyek MBG dimasukkan ke dalam skema 20 persen anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Klaim ini bertentangan dengan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang sebelumnya menyebutkan bahwa MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan.

“Faktanya ada penurunan pada sejumlah pos anggaran yang justru krusial bagi operasional pendidikan,” ujar Hakim saat dihubungi pada Sabtu, 21 Februari 2026.

Secara agregat, anggaran pendidikan memang menunjukkan kenaikan dari Rp 724,26 triliun pada tahun 2025 (sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024) menjadi Rp 769,08 triliun pada tahun 2026 (sesuai Perpres Nomor 118 Tahun 2025). Namun, lonjakan signifikan pada pos anggaran Badan Gizi Nasional untuk MBG, yang mencapai Rp 223,55 triliun, menjadi perhatian utama.

Pada tahun 2025, anggaran untuk Badan Gizi Nasional tercatat sebesar Rp 56,8 triliun. Angka ini melonjak drastis menjadi Rp 223,55 triliun di tahun 2026. Kenaikan yang hampir mencapai empat kali lipat ini menjadi komponen belanja terbesar dalam alokasi pendidikan melalui kementerian/lembaga, memicu kekhawatiran mengenai prioritas dan dampaknya terhadap sektor pendidikan secara keseluruhan.