Pandemi Hentikan 6 Tahun Infrastruktur Pringsewu, Riyanto: “Menumpuk di Kami”

Transformasi Infrastruktur Pringsewu: Menjawab Tantangan Enam Tahun Keterlambatan

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pringsewu, yang akrab disapa Bumi Jejama Secancanan, menghadapi periode stagnasi yang cukup signifikan selama enam tahun terakhir. Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, secara blak-blakan memaparkan bahwa masa tersebut diwarnai oleh dua peristiwa besar yang mengalihkan fokus dan sumber daya: pandemi global Covid-19 dan masa transisi kepemimpinan penjabat (Pj) bupati. Akibatnya, pekerjaan pembangunan jalan yang tertunda kini menumpuk dan menjadi prioritas utama di masa pemerintahan Riyanto–Umi.

Fenomena penumpukan pekerjaan ini diungkapkan oleh Bupati Riyanto dalam sebuah agenda refleksi satu tahun masa kepemimpinannya yang diselenggarakan di Graha Pamungkas pada Jumat (20/2/2026). “Kalau boleh jujur, Bupati definitif saat itu terkena dampak Covid-19 selama 2,5 tahun, sehingga terjadi refocusing anggaran. Infrastruktur tidak menjadi prioritas karena fokus pada penanganan pandemi,” ujar Riyanto, menjelaskan akar masalah keterlambatan pembangunan.

Periode pasca-pandemi tidak serta-merta memulihkan laju pembangunan. Setelah masa penanganan Covid-19, Kabupaten Pringsewu kemudian dipimpin oleh seorang penjabat bupati selama kurang lebih 3,5 tahun. “Kondisi itu membuat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, berjalan di bawah standar. Artinya, praktis enam tahun pembangunan infrastruktur di Pringsewu relatif di bawah standar. Itu yang mengakibatkan pekerjaan menumpuk di kami,” lanjutnya, menggarisbawahi dampak kumulatif dari kedua fase tersebut.

Bukan hanya faktor historis yang membebani, pemerintah daerah Pringsewu juga dihadapkan pada tekanan fiskal yang kian meruncing. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama. Data menunjukkan bahwa alokasi dana transfer yang semula mencapai Rp 1,13 triliun pada tahun 2024 diproyeksikan turun menjadi Rp 955 miliar pada tahun 2026. Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar Rp 181 miliar anggaran yang masuk ke kas daerah.

Di sisi lain, beban belanja daerah justru mengalami peningkatan signifikan. Pengangkatan sekitar 1.600 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memberikan tambahan beban fiskal sekitar Rp 61 miliar setiap tahunnya. Kondisi ini secara langsung berdampak pada alokasi anggaran yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan.

Upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Keterbatasan

Meskipun menghadapi berbagai kendala, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, berbagai langkah konkret telah diambil untuk mengatasi penumpukan pekerjaan dan meningkatkan kualitas jalan di Bumi Jejama Secancanan.

Realisasi Pembangunan Jalan dalam Satu Tahun Terakhir

Pemerintah Kabupaten Pringsewu berhasil membangun empat ruas jalan kabupaten yang memiliki panjang total 12,17 kilometer. Pembangunan ini didanai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari hasil efisiensi anggaran. Keempat ruas jalan yang telah selesai dibangun tersebut meliputi:

• Jalan Tulungagung–Mataram
• Jalan Sidoarjo–Podomoro
• Jalan Simpang V–Podorjo
• Jalan Sumberagung–Karangsari

Selain pembangunan yang didanai APBD, Pemkab Pringsewu juga berhasil mendapatkan alokasi dari program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Melalui program ini, penanganan ruas Jalan Banyumas–Waykunir sepanjang 13,65 kilometer dapat dilakukan dengan nilai investasi hampir mencapai Rp 50 miliar.

Upaya perbaikan infrastruktur tidak hanya berhenti pada jalan kabupaten. Pada tahun 2025, pemerintah daerah juga telah menargetkan penanganan 78 ruas jalan lingkungan yang tersebar di seluruh kecamatan. Pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat hingga ke tingkat paling dasar.

Dukungan Infrastruktur Air dan Mitigasi Bencana

Selain fokus pada pembangunan jalan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian pada infrastruktur air. Salah satu program unggulan adalah normalisasi Sungai Way Bulok yang memiliki panjang 6 kilometer. Kegiatan ini bertujuan ganda: mengurangi risiko banjir yang sering mengancam permukiman warga dan meningkatkan kualitas serta efektivitas jaringan irigasi pertanian.

Respons Terhadap Aspirasi Masyarakat

Bupati Riyanto menyadari sepenuhnya bahwa kondisi jalan masih menjadi perhatian utama dan seringkali menjadi sorotan publik. Beliau mengakui bahwa kritik yang disampaikan oleh masyarakat adalah hal yang wajar, mengingat infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang paling dirasakan dampaknya oleh warga.

“Kami menyadari masyarakat mendesak pembangunan jalan. Kami tidak anti kritik, tapi perlu dijelaskan bahwa kondisinya memang seperti ini. Ada keterbatasan fiskal yang harus kita hadapi,” ujar Bupati Riyanto, menunjukkan pemahamannya terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap masukan dan kritik, namun juga perlu menyampaikan realitas anggaran yang ada.

Proyeksi Masa Depan: Peningkatan Berkelanjutan

Bupati Riyanto menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, akan terus menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahannya. Skema percepatan pembangunan akan terus diupayakan, dengan mengedepankan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pihak terkait lainnya.

“Semua ini butuh proses. Dengan kolaborasi dan kerja keras, kami optimistis penanganan infrastruktur di Pringsewu bisa terus ditingkatkan,” tutup Bupati Riyanto, menyampaikan optimisme bahwa tantangan enam tahun terakhir dapat diatasi melalui kerja sama dan komitmen yang berkelanjutan. Harapannya, Bumi Jejama Secancanan dapat terus berkembang dengan infrastruktur yang memadai, menunjang kesejahteraan seluruh warganya.